oleh

Ba’asyir Tidak Mau Tandatangan Surat Ikrar Setia Kepada Pancasila dan NKRI

-Nasional-155 views

Jakarta, Radar Pagi – Abu Bakar Ba’asyir bersikeras tidak mau mengambil opsi pembebasan bersyarat yang mengharuskan dirinya meneken surat ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. Menurut Ba’asyir, dirinya hanya setia kepada Allah.

“Syarat bebas bersyarat antara lain setia kepada Pancasila. Ustaz Abu menyatakan saya nggak mau teken dan lebih memilih dalam tahanan sampai dengan penjara selesai,” ujar Yusril Ihza Mahendra, pengacara yang sebelumnya mengusahakan kebebasan Ba’asyir, dalam jumpa pers bersama Tim Pengacara Muslim (TPM) di The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

“Inilah materi masalahnya. Kawan-kawan sudah berusaha agar bisa keluar dan kami menghargai pendapat beliau,” sambung Yusril.

Bila mekanisme ini diambil, Ba’asyir sudah berhak bebas bersyarat pada 13 Desember 2018 kemarin. Yusril kemudian mencari jalan keluar agar Ba’asyir bisa bebas tanpa syarat, yaitu dengan melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ternyata setelah mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan figur Ba’asyir sebagai ulama, Jokowi setuju dengan rencana pembebasan Ba’asyir tanpa syarat.  

“Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan. Artinya dia menyampingkan peraturan menteri. Peraturan Menteri itu dari dari segi hukum adalah aturan kebijakan, karena di aturan kebijakan yang tertinggi pengambilan kebijakan adalah presiden, kalau presiden mengesampingkan, ya selesai,” terang Yusril.

Namun di tempat terpisah, Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto, Sabtu (19/1/2019), mengatakan Abu Bakar Ba’asyir bisa bebas lewat mekanisme pembebasan bersyarat (PB), mengajukan permohonan dan berkenan menandatangani surat ikrar setia NKRI yang merupakan syarat PB. Sejauh ini, Ba’asyir belum melakukan keduanya.

“Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” kata Ade.

Dia mengatakan peluang Ba’asyir mendapat PB bergantung pada diri sendiri. Salah satunya adalah kesediaan Ba’asyir mengikrarkan kesetiaannya kepada NKRI dalam sebuah surat pernyataan.

Dia juga bicara opsi lain yang bisa digunakan Ba’asyir untuk bebas, yaitu grasi dari presiden dengan alasan kemanusiaan. Menurut Ade, grasi adalah hak prerogatif presiden.

“Alternatifnya adalah melalui grasi presiden. Grasi adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kejelasan apakah Ba’asyir benar bisa bebas pekan depan setelah Jokowi setuju untuk membebaskannya, atau terlebih dulu tetap harus mengajukan surat permohonan dan meneken surat ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. (dtc/jar)

News Feed