oleh

Pasien BPJS Kesehatan Tidak Lagi Gratis Berobat dan Rawat Inap

-Nasional-85 views

Jakarta, Radar Pagi – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memasuki tahun kelima. Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi baru soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS.

“Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya,” ujar Kepala Humas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam jumpa pers yang digelar di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jalan Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, beberapa saat lalu.

Iqbal mengatakan, ke depannya peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan.

“Nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta,” kata Iqbal.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s (Indonesia Case Base Groups) setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Gampangnya, jika biaya rawat inap anda Rp20 juta, maka anda diwajibkan membayar 10% dari jumlah itu, yaitu Rp2 juta kepada pihak rumah sakit. Dengan demikian, nantinya BPJS hanya mengganti selisihnya saja kepada rumah sakit, yaitu Rp20 juta dikurangi Rp2 juta = Rp18 juta.

Tetapi ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. (jar)

 

News Feed