oleh

Punya Sejarah Berbohong, Pembebasan Ba’asyir Dinilai Tidak Tepat

-Utama-795 views

Jakarta, Radar Pagi – Pengamat terorisme Sidney Jones melontarkan kritik atas kebijakan Jokowi membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.

Dilansir di laman Lowy Institute pada Selasa (22/1/2019), Jones mengatakan ada 3 hal yang seharusnya jadi perhatian Jokowi.

Pertama, bebasnya Ba’asyir memang tidak langsung meningkatkan risiko serangan teror, tapi bisa memberikan kesempatan bagi Ba’asyir untuk menyebarkan keyakinan jihad dan tindak kekerasan.

“Ba’asyir tetap memiliki banyak pendukung yang dapat mencapai hingga tiga generasi kaum ekstremis, dan ini akan memberikan Ba’asyir kesempatan untuk merangsang militansi mereka,” tulis Jones.

Jones kemudian mempertanyakan alasan Ba’asyir tidak dijadikan tahanan rumah. Dengan tidak dijadikan tahanan rumah, Ba’asyir dapat bebas memberikan ceramah dan bepergian. Sidney merasa sangat khawatir karena Ba’asyir diketahui memiliki sejarah berbohong dan kerap menyangkal apa yang sudah diucapkannya sendiri.

“Ba’asyir memiliki sejarah berbohong untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan sudah beberapa kali menyangkal pernyataannya sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan,” katanya.

Kedua, Jones menilai bebasnya Ba’asyir tidak didasari landasan hukum yang jelas, karena bukan grasi, bukan pula amnesti. “Yang pasti bukan grasi, karena Ba’asyir tidak pernah mengajukan grasi. Ba’asyir juga sudah menolak untuk menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI yang wajib diteken oleh napi teroris.

“Ini menyalahi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana kejahatan tertentu, termasuk narapidana teroris, harus menyatakan ikrar kesetiaan secara tertulis kepada pemerintah Indonesia,” tulis Jones.

Ketiga, Jones menganggap pemilihan waktu Jokowi untuk mengumumkan rencana pembebasan Ba’asyir sangat aneh karena berdekatan dengan Pilpres 2019. Padahal, tahun lalu juga sudah banyak pihak yang mengajukan permohonan pembebasan Ba’asyir dengan alasan kesehatan, tapi diabaikan oleh Jokowi.

Jones memang mengakui bahwa kebijakannya merupakan strategi, namun Jokowi dinilai salah besar karena para pendukung Islam meski senang dengan rencana bebasnya Ba’asyir, namun akan melihat Jokowi sebagai sosok yang lemah dan kalah.

“Bukan citra yang baik selagi kampanye pemilihan presiden memanas,” tulis Jones. 

Pendapat Jones yang terakhir ini senada dengan analisis Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli.

Romli menduga izin pembebasan Ba’asyir ada kaitan dengan kondisi Ba’asyir yang terus menurun hingga dikhawatirkan meninggal dunia saat masih menjalani masa tahanannya.

Bila hal tersebut terjadi, kata Romli, maka dapat dijadikan ruang bagi lawan politik Jokowi untuk menyerang dan membuat suhu pilpres memanas. Caranya, dengan membanding-bandingkan Ba’asyir sebagai ulama meninggal dalam penjara, sementara Ahok yang disebut sebagai penista agama malah bebas.  

“Kalau sampai hal ini terjadi, Abu Bakar Ba’asyir meninggal dalam penjara, sementara Basuki Tjahaja Purnama bebas yang bagi lawan-lawannya tetap dituduh ‘penista agama’. Maka akan menjadi amunisi lawan-lawan politik Jokowi untuk menyerang dan menjadi gorengan panas untuk Pilpres 2019,” kata Romli dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Menurut Romli, lawan-lawan Jokowi dikenal sangat pandai mengemas isu dan fitnah, semua hal bisa mereka jadikan sebagai isu politik.

“Mulai isu bencana, isu hukum, isu pribadi, isu keluarga, hingga isu yang tidak ada sama sekali alias hoax dan fitnah pun bisa dibikin-bikin untuk menyerang Jokowi,” katanya. (jar)

 

 

News Feed