oleh

Ahmad Dhani Hadiri Sidang Pakai Kaos Bergambar Gus Dur

-Hukum-584 views

Surabaya, Radar Pagi – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, R. Anton Widyopriono, menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan penasihat hukum musisi Dewa 19 Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani selaku terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik.

“Keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” ujar R. Anton Widyopriono di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (19/2/2019).

Selain menolak eksepsi Dhani, Anton juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi pada agenda persidangan selanjutnya, Selasa (26/2/2019) mendatang.

“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara no 275/pid.sus/2018/PN Surabaya atas nama terdakwa Dhani Ahmad Prasertyo,” kata Anton sambil menutup jalannya persidangan yang sudah berlangsung sekitar 25 menit.

Ahmad Dhani hadir di Ruang Cakra PN Surabaya dengan mengenakan blangkon. Dia juga melapisi kemeja panjangnya dengan kaus bergambar Gus Dur.  

Sebelumnya, lewat kuasa hukumnya Dhani menyampaikan 5 nota keberatan. Salah satunya soal pasal yang tidak disebutkan dengan lengkap.

Pertama, soal penerapan pasal yang diterapkan oleh jaksa, yakni pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika. Menurut pengacara, pasal 45 ayat (3) dalam surat dakwaan merupakan dasar penetesir atau pemidanaan terhadap terdakwa.

Pasal 27 ayat (3) adalah deliknya. Penasihat hukum menyebut penerapan pasal 27 ayat (3) sebagai hal keliru karena pasal tersebut tidak diubah dengan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang diubah, kata penasihat hukum, hanyalah pasal 45 ayat (3).

“Bahwa seharusnya penulisan yang benar adalah Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 TAHUN 2008 jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016; Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut adalah salah dan keliru menerapkan pasal Undang-Undang ITE, dan tidak dapat diterima,” kata Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani dalam sidang sebelumnya.

Penasihat hukum juga mempertanyakan korban yang tersinggung dengan vlog ujaran ‘idiot’ Dhani yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Padahal, pasal yang diterapkan jaksa merupakan delik aduan. Penasihat hukum juga mempertanyakan tidak adanya tanggal dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya.

“Kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tanggal pada Surat Dakwaan tersebut cukup fatal karena hal tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” kata Aldwin. Selain tidak cermat, penasihat terdakwa juga menyebut dakwaan jaksa kabur.

Namun menanggapi putusan sela itu, Aldwin mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Kami akan mengikuti proses persidangan yang berlaku meskipun dalam surat dakwaan jaksa tidak tertanggal. Akan tetapi, rupanya majelis hakim ingin mendalami kebijakan terkait dengan perkara ini,” katanya usai persidangan.

Kasus ini berawal ketika Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Saat masih berada di Hotel Majapahit, dia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Bela NKRI. Ahmad Dhani kemudian membuat vlog berdurasi waktu 1 menit 37 detik, berisi kata “idiot” yang seolah ditujukan kepada para penghadangnya. (gunawan)

News Feed