oleh

Kasus Petinggi BPJS Cabuli Bawahan: Syafri Adnan Terbukti Lakukan Maksiat

-Hukum-129 views

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) menyatakan, Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melakukan mendalam terhadap anggota Dewan pengawas BPJS-Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). Hasilnya, dia terbukti melakukan perbuatan maksiat terhadap RA.

“Tim panelnya secara jelas menyatakan SAB melakukan tindakan tercela dalam bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan agama,” kata pula Koordinator Kelompok Korban Kekerasan Seksual, Ade Armando, dalam jumpa pers di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).  

Hadir pula dalam jumpa pers ini, RA selaku korban, dan Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru yang juga pendamping hukum RA.

 “Sampai saat ini, nasib RA terus terkatung-katung. Dengan kesimpulan Tim Independen ini, mudah-mudahan tidak lagi ada fitnah bahwa RA adalah penggoda Syafri, sengaja menjebak Syafri, memeras Syafri,” katanya.

Ade berharap bahwa pencapaian ini akan bisa mendorong para korban kekerasan seks untuk tidak lagi diam, melainkan melawan. “Para predator seks harus sadar bahwa di Indonesia, mereka tidak bisa mengekspolitasi bawahan mereka. Alhamdulillah, semoga (laporan) ini bisa menjadi preseden penting dalam upaya menghapus kekerasan seks di Indonesia,” ujarnya,

Menurut Ade, hasil penyelidikan ini sangat berarti karena RA telah berkali-kali menjadi menjadi korban perbuatan cabul atasannya, tapi malah  tidak dipercaya, difitnah dan dihina bahwa dia adalah ‘wanita transaksional’, berusaha ditawari uang, diskors, dan di PHK oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

Dia juga berharap kesimpulan Tim Independen ini dapat membantu kelancaran proses tuntutan hukum pidana dan perdata yang sudah disampaikan baik kepada Syafri maupun sejumlah orang pimpinan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN Sama Buruknya dengan SAB

Sementara itu, Haris Azhar menjelaskan RA baru menerima hasil penyelidikan laporan DJSN ini pada Senin (11/2/2019) kemarin setelah berulang kali mendatangi kantor DJSN untuk meminta hasil penyelidikan.

“Begitu surat ini keluar, tidak serta-merta dikasih ke RA. RA harus datang nungguin kantor DJSN supaya dapat surat ini,” kata Haris.

Haris menduga DJSN sengaja memperlambat panel, dengan tujuan agar keppres keluar lebih dulu dan kejadian. Setelah keppres keluar, dipakai keppres itu untuk menghentikan panel.

“Dampaknya apa? Fakta tidak pernah terungkap sampai hari ini yang resmi, tapi SAB seolah-olah diberhentikan dan tidak bisa diperiksa oleh panel. Padahal kalau lihat yurisdiksi waktu SAB melakukan kejahatan itu ketika SAB sedang menjabat Dewas (dewan pengawas),” kata Haris.

Menurut Haris,kasus ini ditutup supaya dikaburkan. “Jadi DJSN sama buruknya dengan SAB. Dia punya kewenangan tapi dia tidak menggunakan kewenangan,” papar Haris. 

Hasil investigasi Tim Panel DJSN ini tertuang dalam surat nomor 49/DJSN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019. Berikut hasil pemeriksaannya:

Yth.
Sdri. RA (pelapor)
di Jakarta

Sehubungan dengan laporan pengaduan saudari tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 01/TP/DJSN/1/2019 tanggal 02 Januari 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 31 Desember 2018 telah membentuk Tim Panel untuk melakukan pemeriksaan. 

2. Tim Panel telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan dengan Nomor registrasi 01/TP/DJSN/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 sejak tanggal l Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019. 

3. Tim Panel DJSN bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS, dan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. 

4. Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Tim Panel pada tanggal 22 Januari 2019. 

5. Sanksi administratif jika terbukti melakukan pelanggaran larangan perbuatan tercela adalah pemberhentian tetap, sehingga pemeriksaan oleh Tim Panel dihentikan karena terlapor sudah diberhentikan oleh Presiden. 

6. Hal-hal lain di luar pengenaan sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas, di luar kewenangan DJSN. 

Dengan hal tersebut, maka kami sampaikan kutipan kesimpulan atas hasil pemeriksaan laporan oleh Tim Panel adalah sebagai berikut: 

a. Laporan pengaduan perbuatan tercela: 

Terlapor terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b point 1) dan Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam bentuk:
Melakukan perbuatan maksiat; 

Melanggar nilai agama, kesusilaan, dan/atau adat kebiasaan. 

b. Laporan pengaduan rangkap jabatan: 

Tim Panel belum dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait dengan laporan pengaduan rangkap jabatan disebabkan keterbatasan waktu karena telah terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 12/P/2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas nama Saudara Syafri Adnan Baharuddin. (jar)

News Feed