oleh

Di Hadapan Jusuf Kalla, Gubernur se-Indonesia Minta Naik Gaji

-Utama-510 views

Padang, Radar Pagi – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang mewakili gubernur se-Indonesia, meminta pemerintah menaikkan gaji gubernur karena gaji yang diterima saat ini kalah jauh dibanding gaji anggota DPRD yang besarnya bisa mencapai Rp70 juta/bulan.

“Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan,” jelas Longki dalam Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019), yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Longki yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini mengaku curhat masalah gaji para gubernur di hadapan JK karena berharap curhatnya langsung didengarkan pemerintah pusat.

“Sebagai gubernur, kapan saya akan mendapatkan hal seperti itu?” ujar Longki.

Menurut Longki, pekerjaan sebagai gubernur tidaklah mudah. Apalagi sudah ada sejumlah gubernur yang kena OTT.

“Jangan anggap jadi gubernur gampang. Banyak yang OTT. Sekarang tanpa uang pun bisa jadi OTT,” kata Longki.

“Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp 8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang,” tuturnya.

Benarkah Gaji Gubernur Kecil?

Isu gaji gubernur kecil sebelumnya juga pernah diutarakan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

”Gaji gubernur hanya Rp 8 juta. Misalnya, gubernur yang mengelola Jawa Tengah yang (luasnya) lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar (harusnya bisa digaji besar). Jadi saya kira, kalau benar-benar niat, berani melakukan terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu sangat besar,” katanya.

Prabowo benar bahwa gaji gubernur kurang lebih Rp 8 juta. Namun, Prabowo salah kalau mengatakan pendapatan gubernur di Indonesia terbilang sedikit, karena angka gaji pokok dan tunjangan utama itu belum digabungkan dengan tunjangan biaya operasional yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Memang menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta. Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp 2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp 4,32 juta.

Tapi faktanya penghasilan gubernur dan wakil gubernur per bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sebab, penghasilan gubernur dan wagub yang besar ternyata datang dari gaji pokok yang dilipatgandakan. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, dan tunjangan operasional berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai PP No 109 Tahun 2000.

Untuk sekelas DKI Jakarta, total nilai yang diterima gubernur bahkan bisa mencapai Rp 2 miliar lebih per bulan! Jumlah segitu bila digunakan untuk membeli belasan kontainer kerupuk. (jar)

News Feed