oleh

TKA China di Cianjur Punya e-KTP Ternyata Memang Sesuai UU Adminduk

-Hukum-374 views

Cianjur, Radar Pagi – Dunia maya tanah air dihebohkan dengan informasi adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Seperti biasa, beberapa netizen kemudian menyebut hal tersebut sebagai bukti kecurangan rezim Jokowi-Maruf jelang Pilpres 2019.

Sebagian lagi menyebutnya sebagai bukti pemerintah komunis China sengaja memasukkan warganya untuk menguasai Indonesia. Padahal, TKA dari negara manapun -dalam kondisi tertentu- ternyata memang diwajibkan untuk memiliki e-KTP.  

Yang membedakan e-KTP TKA dengan WNI adalah kolom kewarganegaraan yang disii sesuai Negara asal TKA tersebut, serta masa berlaku yang tidak seumur hidup. Itu terlihat dalam bukti foto e-KTP TKA asal China yang rupanya sengaja disebar oleh oknum tertentu ke media massa untuk memperkeruh suasana.

Terlihat dalam data di e-KTP tersebut, TKA asal China bermukim di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Namun pada kolom kewarganegaraan tetap tertulis China bukan Indonesia. Masa berlaku yang tertera juga hanya sampai 12 Desember 2023, bukan seumur hidup sebagaimana e-KTP WNI.

Dengan demikian mustahil e-KTP tadi dapat dpergunakan untuk memilih pasangan capres-cawapres.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan, kepemilikan E-KTP oleh TKA tersebut sah menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP tercantum pada Pasal 63. 

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Herman menegaskan kepemilikan e-KTP itu tidak diiringi dengan hak untuk memilih pada Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. “Tidak punya hak pilih, sifatnya juga hanya sementara,” kata Herman menegaskan.

Ini Kata Kemendari

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan WNA tidak dilarang memiliki e-KTP karena sudah diatur dalam UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“Pertama mengenai yang sedang viral, adanya tenaga kerja asing atau WNA yang memiliki KTP elektronik, ini yang perlu saya sampaikan bahwa WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan,” ujar Zudan di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

“Sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik. Syaratnya ketat harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari imigrasi,” imbuh Zudan.

“Di dalam KTP-nya ditulis dengan warga negara mana, misalnya Singapura, Malaysia, sehingga KTP elektronik itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos, karena syarat untuk mencoblos adalah WNI,” ujar Zudan.

Gerindra-PKS Menolak

Meski UU jelas mengatur kepemilikan e-KTP bagi WNA/TKA, namun Gerindra dan PKS ternyata tidak mau tahu. Mereka tetap menolak pemberian e-KTP sementara bagi warga asing.

KTP itu hanya untuk WNI. Nggak boleh WNA memperoleh KTP. Kalau dia tinggal di Indonesia, WNA itu kan punya izin tinggal, ada VISA, ada KITAS-nya. Identitas dia, satu paspor, dia ada izin tinggal sementara, jadi nggak boleh dikasih KTP. Salah itu. Masak orang asing dikasih KTP,” ujar Anggota dewan dari Fraksi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan, Selasa (26/2/2019). 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, WNA tidak bisa memiliki KTP. 

“Tidak ada. Untuk dapat e-KTP, dia mesti warga negara Indonesia, gitu. Kalau mereka belum melakukan naturalisasi, tidak mungkin dapat e-KTP, gitu,” kata Mardani. (dtc/jar)

 

 

 

News Feed