oleh

Gara-gara Beragama Katholik, Slamet Ditolak Kontrak Rumah di Dusun Karet

-Jawa-1.092 views

Bantul, Radar Pagi –  Seorang pemeluk agama Katolik bernama Slamet Jumiarto (42), terpaksa mencari rumah kontrakan baru karena terbentur aturan di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Aturan tersebut menyebutkan bahwa non muslim dilarang tinggal di dusun tersebut.

Saat ini, aturan tersebut memang telah dicabut setelah kasus ini mencuat ke media massa hingga mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Namun barangkali lantaran terlanjur merasa didiskriminasi, Slamet memutuskan untuk pindah dari kontrakannya yang berada di RT 08 Dusun Karet.

Salah satu reaksi muncul dari  Ketua DPRD DI Yogyakarta, Yoeke Indra Agung Laksana. Dia mendesak pengurus dan warga Dukuh Karet untuk merevisi aturan yang melarang warga beda agama untuk tinggal di kampung itu.

“Kalau kita menganggap bahwa kita merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti memang itu (aturan kampung) harus kita revisi,” tegas Yoeke, Selasa (2/4/2019) kemarin.

Yoeke mengatakan, berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila setiap warga negara berhak tinggal di manapun berada. Tidak dibenarkan pelarangan warga untuk tinggal di suatu tempat hanya karena berbeda keyakinan.

“Semua orang itu berhak untuk tinggal di manapun, begitu. Karena memang ini (amanat) undang-undang kita seperti itu,” jelasnya.

Dia mengingatkan, tidak bisa masyarakat kampung membuat aturan tanpa merujuk regulasi di atasnya. Sebab, aturan tersebut akan tumpang tindih dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Menurut Kepala Dusun Karet, Iswanto, larangan non muslim tinggal di dusunnya berawal pada tahun 2015. Ketika itu sekitar 30-an warga berkumpul membahas tanah pemakaman di dusun itu.

“Peraturan itu dibuat tahun 2015 karena pertama kali masalah makam dan merembet ke masyarakat. Maksudnya dari (maunya) warga gitu karena belum ada non muslim yang dimakamkan di situ, jadi maksud warga saat itu mengantisipasi saja sebetulnya,” kata Iswanto kepada wartawan, Selasa (2/4/2/2019) kemarin.

“Karena ada permasalahan yang sifatnya mendiskreditkan warga atau nonmuslim dan karena sudah melanggar peraturan undang-undang, kami sepakat aturan itu kami cabut. Serta permasalahan sama Pak Slamet sudah tidak ada,” sambung Iswanto,

Seperti diketahui (karena pernah terjadi juga di daerah lain), ada sekelompok warga muslim yang menolak bila ada warga non muslim dimakamkan di pekuburan desa. Mereka takut bila di kuburan non muslim itu diberi tanda salib sebagai nisannya. Solusinya, warga non muslim yang meninggal harus dimakamkan di desa lain, atau sekalian saja tolak kedatangan warga non muslim seperti yang terjadi di Dusun Karet.

Menurut Budi Hartono, peneliti dari Pusat Kajian Politik Ekonomi Asia (PKPEA), masalah penolakan berulangkali seperti ini bila dibiarkan berlarut dapat membahayakan keutuhan NKRI, karena itu pemerintah harus bersikap tegas, bila perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku penolakan warga yang berbeda agama.

“Indonesia ini punya semua warga negara, bukan punya satu golongan suku atau agama tertentu. Semua orang berhak lahir, hidup, meninggal, dan dimakamkan di daerah manapun di negeri ini,” kata Hartono.

Dia mendesak pemerintah untuk ‘menyelesaikan’ pembuat akar masalah yang belakangan semakin meretakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita lihat sampai 25 tahun lalu, warga Yogyakarta itu sangat toleran. Sekarang benih-benih intoleransi semakin jelas. Itu semua kan hasil karya sekelompok golongan yang beberapa tahun terakhir, terhitung sejak pasca reformasi, banyak menebar provokasi SARA,” katanya.

Dia juga meminta pemerintah pusat memantau kehidupan beragama di Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan DI Yogyakarta. Menurutnya, Magelang adalah benteng terakhir toleransi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bila keharmonisan umat antar agama di Magelang berhasil dirusak oleh golongan penebar provokasi tadi, maka bisa dipastikan kehancuran Indonesia tinggal menunggu waktu.

“Sebagai orang berpendidikan saya berusaha tidak mempercayai ramalan. Tetapi bila toleransi beragama sudah musnah di Pulau Jawa, maka dengan cepat akan merembet ke pulau-pulau lainnya. Kalau sudah begitu, ramalan Jayabaya dan Ronggowarsito bahwa Indonesia akan hancur karena perang saudara akan jadi kenyataan,” ujarnya.

Kekecewaan Slamet

Slamet sendiri sejatinya warga asli Semarang, Jawa Tengah, namun dia sudah ber-KTP Yogyakarta karena sudah 19 tahun tinggal di sana.

Kepada wartawan dia bercerita awalnya dia mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal keluarga kecilnya. Akhirnya, bapak dua anak ini menemukan iklan rumah kontrakan dari medsos.

Mengingat harga sewa rumah yang ditawarkan Rp 4 juta per tahun, Slamet pun menghubungi pengiklan rumah kontrakan tersebut. Setelah menghubungi dan tercapai kesepakatan, Slamet mulai memboyong barang-barang dari rumah kontrakan sebelumnya di Kota Yogyakarta ke rumah kontrakan barunya.

“Pindah ke sini  karena lebih luas dan harganya lebih murah. Terus hari Sabtu (30/3) saya mulai menempati rumah ini,” ujar Slamet saat ditemui di rumah kontrakannya, RT 08 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019).

“Sebelum menempati (rumah kontrakan), kita juga konfirmasi dulu kepada pemilik rumah dan yang mencarikan (rumah kontrakan) kalau saya nonmuslim, dan katanya (calo dan pemilik rumah kontrakan) tidak apa-apa nonmuslim,” imbuhnya.

Pria yang sudah 19 tahun berdomisili di Yogyakarta ini melanjutkan, karena perbedaan agama tidak dipermasalahkan, keesokan harinya, Minggu (31/3/019), Slamet menemui Ketua RT 08 Dusun Karet. Hal itu untuk meminta izin bahwa ia dan keluarganya menempati rumah kontrakan tersebut.

“Hari Minggu saya menemui Pak RT (RT 08) untuk izin dan sekalian memberikan fotokopi KTP, KK, dan surat nikah. Tapi begitu dilihat (fotokopi KTP, KK, dan surat nikah) dan tahu kami nonmuslim, kami ditolak (tinggal di rumah kontrakan) sama Pak RT,” ucapnya.

Karena penolakan tersebut, keesokan harinya, Senin (1/4/2019) Slamet berupaya menemui ketua kampung setempat. Namun upayanya tidak membuahkan hasil dan Slamet beserta keluarganya tetap ditolak tinggal di RT 08 Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul.

“Baru kali ini dan di tempat ini (Dusun Karet) saya mendapatkan penolakan hanya gara-gara nonmuslim, karena pas ngontrak di Kota (Yogyakarta) tidak ada masalah. Terus saya rasa ini ironis dan aneh ya, karena harusnya intoleransi seperti ini perlu dihindari supaya di mata nasional Yogyakarta dipandang baik,” kata Slamet. (ush/sip/jbr/dtc/red)

News Feed