oleh

KPU Tolak Usulan Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

-Politik-395 views

Jakarta, Radar Pagi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak usulan Fadli Zon untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan (TPFK) Pemilu. Menurut KPU, keberadaan tim tersebut tidak diperlukan.

“Tidak diperlukan menurut saya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Menurut Arief, yang lebih diperlukan saat ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memilih informasi yang bisa dipercaya.

Pemilu 2019 kemarin pun, kata Arief, masih berjalan sebagai mestinya.

“Semua masih berjalan sebagaimana mestinya,” kata Arief.

Senada dengan KPU, Bawaslu menanggapi usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk panitia khusus kecurangan pemilu 2019. Bawaslu menilai pembentukan pansus kecurangan itu tidak diperlukan.

“Kan dalam undang-undang sudah disahkan kepada Bawaslu hal tersebut. Ya agak sulit lah, masa nanti berkompetisi mengadili,” ujar Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, ketika dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Rahmat mengatakan penanganan terkait kecurangan pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Menurut Rahmat, Bawaslu juga merupakan bentukan DPR.

“Mengenai kecurangan pemilu kan sudah ada ininya, pelanggaran administrasi, hukum kan sudah ada bawaslu, yang membuat bawaslu kan DPR juga,” ucapnya.

Berbeda dengan KPU dan Bawaslu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga mendukung penuh usulan pembentukan TPFK.

“Saya pikir itu anjuran yang fair,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Sudirman mengatakan pihaknya siap membantu tim tersebut jika nantinya direalisasikan.

“Kalau tim itu terbentuk, isinya adalah tokoh-tokoh kredibel. Kita akan sangat senang membantu,” ujarnya.

Cawapres Sandiaga Uno pun setuju soal usulan tim pencari fakta kecurangan Pemilu 2019. Namun, kata dia, pansus harus independen dari masyarakat.

“Harus dari masyarakat yang menginginkan keadilan. Jangan dari inisiasi dari masing-masing paslon, harus betul-betul dari masyarakat,” kata Sandiaga di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019).

Tim independen ini, kata Sandi, bisa jadi fasilitator netral jika menerima laporan kecurangan. Dengan begitu, lanjut Sandi, penyelesaiannya juga tidak berat sebelah.

“Kita memiliki prasangka baik bahwa tim independen tersebut akan membantu kinerja dari Bawaslu, kinerja dari penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Dia menyebut, jika ada anggota dari salah satu yang masuk anggota tim pencari fakta kecurangan, hasilnya akan bias.

“Kalau BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya Fadli Zon mengatakan kalau kecurangan di pemilu kali ini sangat terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB). Oleh sebab itu, ia mengusulkan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu ke DPR.

“Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019) silam. (jar/dtc)

News Feed