oleh

Ibu Kota Dipastikan Pindah, Butuh 10 Tahun dan Dana Rp466 Triliun

-Utama-57 views

Jakarta, Radar Pagi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang. Hasilnya rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa semakin menguat. Tapi diperkirakan butuh waktu 10 tahun dan menghabiskan anggaran Rp323 – Rp466 triliun.

“Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau USD 33 miliar, ” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Sementara untuk luas lahan diperkirakan butuh 40 ribu hektare  jika jumlah penduduk yang ikut pindah mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.

Selain kemungkinan tadi, ada juga skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS.

Untuk skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta, sehingga tidak terlalu memberatkan APBN.

Sebelumnya dalam rapat terbatas, muncul tiga lokasi alternatif untuk ibu kota baru. Pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa. Namun Jokowi memilih luar Jawa.

“Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

“Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

“Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti,” katanya. (maria)

News Feed