oleh

Ijtimak Ulama III Hasilkan 5 Rekomendasi, Salah Satunya Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf 

-Utama-74 views

Bogor, Radar Pagi – Ijtimak Ulama III menghasilkan lima rekomendasi, salah satunya mendesak Bawaslu-KPU mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin karena melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019

Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan  Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab juga menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

“Habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat,” ujar Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Dia menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia curiga sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah.

“Setiap hari, siang, malam, angka 54-43, terus gitu. Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu,” katanya.

Berikut lima rekomendasi Ijtimak Ulama III:

  1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
  2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.
  3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.
  4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.
  5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma’ruf naim mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat. (Juwita)

 

 

News Feed