oleh

Kubu 02 Gencar Minta Jenazah Petugas KPPS Diautopsi

-Utama-502 views

Jakarta, Radar Pagi – Setelah Direktur Relawan Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya, meminta agar seluruh kuburan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dibongkar untuk dilakukan autopsi, kini seruan serupa kembali muncul. Kali ini dari Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi lainnya, Ferry Mursyidan Baldan.

Ferry berpendapat proses pemilu saat ini sangat tidak wajar hingga membuat ratusan petugas KPPS meninggal dunia. Untuk itu, dia mengusulkan dilakukan autopsi agar penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS tersebut bisa diketahui.

“Kami meminta untuk dilakukan autopsi karena ada kejanggalan. Bayangkan Bom Bali sekitar 200 orang meninggal, kita dan dunia sudah sangat berkabung. Nah ini ‘bom’ pemilu kok sampai 474 orang hampir 500 orang, bayangkan apa yang terjadi?” kata Ferry di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Menurut Ferry, usulannya diperkuat oleh laporan Medical Emergency Rescue Commitee atau Mer-C yang menilai kematian para petugas Pemilu 2019 akibat kelelahan sebagai fenomena ganjil.

Sebelumnya, Mustofa Nahrawardaya mengakui curiga terhadap kematian ratusan petugas KPPS.

“Karena kecurigaan, saya usul agar seluruh kuburan jenazah petugas Pemilu yang meninggal ada 331 jenazah mohon dibongkar kembali untuk dilakukan autopsi,” kata Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter miliknya @akuntofa, Kamis (2/5/2019) kemarin.

Mustofa Nahrawardaya berdalih, tujuan pembongkaran kuburan para petugas KPPS yang telah meninggal itu untuk membuktikan penyebab kematian secara medis agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Tujuannya agar penyebab kematian dapat diketahui secara medis. Pembongkaran makam ini, jelas sangat penting,” cuit Mustofa Nahrawardaya.

Lalu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga tak mau kalah menyoroti banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Dia menilai hal itu tidak wajar.

“Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan?,” ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).

Dia menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan sekadar kelelahan.

Seruan senada datang dari Partai Golkar. Meski tidak sampai meminta ‘bongkar kuburan’ dan ‘autopsi’, namun Dewan Pembina Partai Golkar meminta pemerintah serius menangani dan mengungkap penyebab banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas pada Pemilu Serentak 2019.

“Kami Dewan Pembina Partai Golkar mengharapkan dengan sangat kepada pemerintah agar serius menanangani dan melakukan penyelidikan mengenai sebab meninggalnya para petugas KPPS,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam akun Facebooknya, Jumat (3/5/2019).

“Saya usul agar segera dibentuk tim khusus yang terdiri atas para dokter (Ikatan Dokter Indonesia, Kementerian Kesehatan), dan aparat penegak hukum,” sambungnya.

Sebab, kata Aburizal,  tanpa adanya penanganan dan jawaban yang serius atas tragedi ini akan menimbulkan berbagai macam isu di masyarakat.

Menurut dia, jumlah KPPS yang meninggal sangat banyak. Ini tidak bisa didiamkan. Bahkan, peristiwa ini dianggapnya sebagai tragedi nasional.

Pemilu Dibagi Dua

Beberapa waktu lalu, Deputi Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, mengatakan persoalan Pemilu 2019 yang membuat puluhan petugas KPPS meninggal dan ribuan lainnya jatuh sakit ini terkait dengan regulasi.

“Karena pemilu yang lima kotak ini, kita bilangnya bukan pemilu serentak. Tapi pemilu borongan, karena semua diborong dalam waktu satu hari,” katanya.

Perludem mengusulkan agar pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu serentak nasional: Pemilu Ppresiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD.

Lalu selang dua atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal: Pilkada dan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Ini dapat mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil, agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara pemilu dan pemilih,” kata Nisa. (igo)

News Feed