oleh

Waketum Gerindra Arief Poyuono Kutip Ayat Injil untuk Benarkan Seruan Mogok Bayar Pajak

-Utama-84 views

Jakarta, Radar Pagi – Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono membawa-bawa sejumlah ayat dalam Injil untuk mendukung seruannya agar masyarakat tidak membayar pajak apabila Jokowi-Ma’ruf Amin terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019.

Dia mengutip Injil Matius Bab 22 yang membahas soal urusan pajak. Dalam ayat-ayat injil tersebut tertulis kisah orang Farisi yang ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan soal pajak, apakah kaum Yahudi yang saat itu sedang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi wajib membayar pajak kepada kaisar.

Bila saat itu Yesus menjawab ‘tidak’, maka dia akan dituduh menghasut rakyat untuk melawan kekaisaran. Tapi bila Yesus menjawab ‘iya’, maka dia akan dituduh sebagai penghianat bangsa oleh masyarakat Yahudi.

Sadar akan dijebak oleh pertanyaan itu, Yesus kemudian memberikan jawaban yang sangat diplomatis.

“Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?”. Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” (Injil Matius 22:18-21).

Ayat inilah yang dijadikan landasan oleh Arief Poyuono untuk membenarkan seruannya. Menurutnya, rakyat wajib membayar pajak kepada pemerintahan yang diakui. Bila tidak diakui oleh rakyat, maka tidak ada kewajibannya.

“Ini yang Saya imani (Kristen) ya. Itu kalau kaisar atau pemerintahan yang kita akui kita wajib bayar pajak,” kata Arief di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dia merasa seruannya soal penolakan membayar pajak tidak salah. Sebab pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diklaimnya tidak akan diakui masyarakat.

“Hanya yang kurang waras saja mempercayakan pajak masyarakat dan negara ini pada pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu yang curang,” ujarnya.

Dia menolak disebut melanggar hukum karena tidak mau membayar pajak. “Kok melanggar pidana sih? Wong tolak bayar pajak itu nanti pada pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu 2019 yang curang,” ujarnya.

Arief pun menegaskan seruannya untuk tidak membayar pajak diperuntukkan pada pemerintahan mendatang, yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin, seandainya mereka diputuskan sebagai pemenang Pilpres 2019. Bukan ditujukan untuk pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih menilai seruan tidak bayar pajak sebagai bentuk pelanggaran pidana.

“Tidak boleh mengajak mogok bayar pajak, padahal itu kewajiban hukum, bahkan yang sengaja menunggak atau tidak bayar pajak adalah pelanggaran hukum dan ada juga sanksi pidana maksimal 6 tahun serta denda dan bayar pajak tertunggak,” urai Yenti Garnasih.

“Kok aneh mengajak masyarakat melanggar hukum, apalagi ada pidananya. Seharusnya mengajak membangun bangsa dengan baik dan harus memperlihatkan cinta NKRI dan menjaga keutuhan bangsa. Bukan malah mengajak melakukan pelanggaran hukum,” tambahnya.

Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan gijzeling atau penyanderaan ialah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Selain itu, bisa melakukan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak.

Hal itu diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang PPSP mengatur penagihan utang pajak kepada wajib pajak melalui upaya penegakan hukum.

“Menyuruh orang melakukan tindak pidana juga perbuatan pidana,” sebut Yenti. (elz/tor/dtc/maria)

 

 

News Feed