oleh

Polisi Homo Dipecat Gugat ke Pengadilan, Polri: Anggota Tak Boleh LGBT

-Hukum-1.385 views

Jakarta, Radar Pagi – Seorang anggota Polda Jawa Tengah berinisial TT dipecat dengan tidak hormat karena memiliki orientasi seksual sesama jenis. Tak terima, TT kini menggugat SK pemecatannya ke PTUN Semarang.

Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

“Banding pada April 2018 ditolak sampai tanggal 27 Desember 2018 skep PTDH keluar. 26 Maret 2019 menggugat ke PTUN,” kata Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal, beberapa saat lalu.

Maruf Bajammal menjelaskan kliennya diperiksa karena dianggap melakukan hubungan seks menyimpang. Pemeriksaan itu berlangsung pada 15 Februari 2017. Pemeriksaan tersebut berlanjut pada tanggal 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

“Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat,”  katanya.

Selanjutnya, tanggal 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik yaitu Perkap no 14 tahun 2011 dan hasilnya yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

“Sebenarnya tidak ada yang melihat ‘hubungan seks menyimpang’ itu. Hanya saat diperiksa ditemukan kondom dan tisu basah,” katanya.

Atas PTDH itu, TT melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng dalam hal ini Kapolda. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

“Banding pada April 2018 ditolak sampai tanggal 27 Desember 2018 skep PTDH keluar. 26 Maret 2019 menggugat ke PTUN,” katanya Maruf.

Menurut Maruf, pemberhentian kliennya melanggar prinsip non diskriminasi. Melihat dari sisi HAM, Maruf menyebut orientasi seksual apapun harus diperlakukan sama. TT sendiri tidak membantah dirinya memiliki orientasi seksual minoritas dalam hal ini suka sesama jenis.

“Terhadap anggotanya saja seperti itu, kalau ada masyarakat yang dianggap menyimpang (orientasi seksnya) apakah tidak dapat pelayanan atau keadilan. Itu tadi, prinsip non diskriminasi,” paparnya.

Selain memperjuangkan soal HAM, menurut dia pemecatan kliennya itu juga sama sekali tidak melihat rekam jejak TT. Sebelum ditangkap di Kudus itu, Maruf mengungkap TT sama sekali tidak pernah terlibat masalah.

“Sebelumnya itu tidak bermasalah,” katanya.

Meski begitu Maruf menjelaskan sebelumnya TT pernah ditangkap oleh jajaran Polres Kudus atas dugaan pemerasan. Penangkapan ini berujung pada terduga korban mengatakan tak ada pemerasan.

“Tanggal 14 Februari 2017 klien saya dibawa tapi sempat tidak sepakat karena tidak didasari surat perintah penangkapan,” kata Maruf.

Maruf mengatakan TT saat itu tetap dibawa ke Mapolres Kudus untuk menunggu personel Polda Jawa Tengah karena TT merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng berpangkat Brigadir.

Tapi seseorang yang disebut sebagai korban pemerasan TT saat dimintai keterangan ternyata membantah telah diperas.

“Terduga korbannya mengatakan tidak ada pemerasan,” ujarnya.

Anggota Polri Tak Boleh LGBT

Di tempat terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Tercantum pada pasal 19 ayat 1 ‘Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia’,” jelas Brigjen Dedi, Jumat (17/5/2019).

Pasal tersebut memang tidak memuat aturan khusus soal gay. Namun Polri menilai perilaku gay bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

“Pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual,” tegas Dedi.

Aturan tersebut juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap tersebut.

“Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b ‘Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri’ dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib ‘Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum’,” lanjut Dedi.

Maka dari itu, setiap anggota Polri yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri. (sip/mei/fjp/dtc/igo)

News Feed