oleh

Indonesia Akan Rampas Aset Bank Century di London dan Hongkong

-Hukum-82 views

Jakarta, Radar Pagi – Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyita aset bank Century senilai Rp 165,88 miliar yang di luar negeri.

“Dalam waktu dekat ini kita melakukan recovery asset (pengembalian aset) dari pelaku tindak pidana korupsi, dan kami melakukan komunikasi beberapa kali dengan jaksa dan aparat di London dan Hongkong,” kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Menurut Agung, upaya pengembalian aset itu sudah ditempuh sejak tiga minggu lalu dan pada Agustus mendatang diharapkan aset Bank Century di Kota London, Inggris, sudah bisa diambil kembali oleh pemerintah Indonesia.

“Kalau ini berhasil merupakan pesan yang baik. Kalau Anda melakukan tindak pidana korupsi kita akan kejar, dimana pun tidak ada lagi tempat bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan asetnya,” katanya.

Meski tiga minggu terakhir upaya pengembalian aset Bank Century yang ada di London dan Hongkong makin digencarkan, namun sejak lama pemerintah sudah mengupayakan hal tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bahkan pernah berkunjung ke Hongkong untuk bertemu dengan Secretary for Justice (SJ) Hongkong Theresa Cheng Yeuk-wah pada Jumat (31/8/2018) silam guna membahas pengembalian atau perampasan aset Bank Century.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen SJ untuk membantu Indonesia dalam perampasan aset Bank Century, seperti yang dinyatakan oleh Chief Executive Hongkong Carrie Lam kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan April 2018.

Untuk perampasan aset Bank Century di Hongkong, Hongkong High Court (pengadilan tingkat pertama) telah memenangkan pemerintah Indonesia dan memutus agar aset Century dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Namun, putusan ini mendapat perlawanan hukum dari pihak terpidana, yakni Hesham dan Rafat, untuk menunda perampasan aset sejak 2015 dengan mengajukan banding di Hongkong Court of Appeal (pengadilan banding).

Proses sidang banding ini tertunda karena Hesham dan Rafat terus melakukan berbagai upaya, termasuk upaya hukum dan perlawanan hukum di berbagai forum internasional, yaitu di ICSID (International Center for Settlement of Investment Dispute) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). (safrizal)

News Feed