oleh

Lagi Sidang Soal Pilpres, Saksi Kubu 02 Malah Bawa Bukti Amplop untuk Pileg

-Utama-383 views

Jakarta, Radar Pagi – Keaslian amplop cokelat yang dibawa relawan 02, Beti Kristiana, saat bersaksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dipertanyakan KPU.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019) malam, menyebut bahwa amplop ‘bukti’ itu tak ada bekas lem dan juga keterangan soal jumlah surat suara.

Dia juga melihat tulisan di lembaran-lembaran diduga amplop itu ternyata identik (sama persis), padahal diduga dari TPS-TPS berbeda. Seharusnya karena berasal dari tempat yang berbeda, ditulis oleh orang yang berlainan, maka tulisan-tulisan di amplop-amplop itu seharusnya juga berbeda bentuknya.

Selain itu, menurut KPU, bila amplop digunakan maka akan ditulis jumlah surat suara yang dimasukkan dalam amplop dan keterangan pada amplop cokelat surat suara seharusnya diisi oleh Ketua KPPS.

“Karena kosong (tidak ada tulisan berapa lembar surat suaranya), kami tidak bisa pastikan apakah ini amplop (untuk) membungkus surat suara sah,” kata Hasyim Asyari

Amplop cokelat ini sempat difoto tim KPU dan Bawaslu karena hakim MK meminta agar KPU menyerahkan amplop pembanding berkaitan dengan Pilpres di Juwangi, Boyolali, Jateng. Beberapa saat kemudian, KPU sebagai pihak termohon meminta foto beberapa amplop yang dibawa relawan 02 sebagai saksi karena ‘curiga’ dengan tulisan pada keterangan amplop yang disebut identik.

Anehnya pula, ‘bukti’ berupa amplop yang dibawa Beti sebenarnya bukan amplop untuk Pilpes, melainkan untuk Pileg DPR dan DPRD. Padahal persidangan ini digelar untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan dalam Pilpres, bukan dalam Pileg.

Pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin, Teguh Samudera menyebut siap mengambil langkah hukum bila bukti yang dibawa relawan 02 ternyata palsu.

“Oleh karena bukti yang diserahkan ke mulia dari saksi perlu dipertanyakan bukti asli atau palsu. Apabila itu palsu kita punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib,” ujar Teguh dalam sidang. (fdn/tor/dtc/igo)

 

 

News Feed