oleh

Polri Jamin Profesional Tangani Kasus Menkum HAM Vs Wali Kota Tangerang Berantem

-Hukum-89 views

Jakarta, Radar Pagi – Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim menjamin pihaknya profesional dalam menangani pertikaian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief.

“Polisi profesional dan proporsional. Siapa pun yang melapor ke pihak kepolisian, polisi berkewajiban untuk menindaklanjuti,” kata Kombes Abdul Karim, Kamis (18/7/2019).

Diketahui, baik Yasonna maupun Arief saling melapor ke polisi. Abdul mengatakan pihaknya akan menyelidiki laporan kedua pihak dan tidak akan ikut campur jika ada upaya mediasi atau musyawarah di antara kedua pihak.

“Masalah penyelesaian di luar penegakan hukum itu di luar wewenang kami,” katanya.

Namun selama kedua pihak tidak mencabut laporannya, polisi akan menegakkan hukum.

“Ya tentunya akan kita tindak lanjuti,” tandasnya.

Biro Hukum Kemenkum HAM melaporkan Wali Kota Tangerang ke Polres Metro Tangerang Kota setelah Yasonna dan Arief saling sindir di media sosial terkait sengketa lahan Kemenkum HAM yang ada di Kota Tangerang. Kisruh itu berbuntut dihentikannya sejumlah fasilitas di kantor-kantor pelayanan Kemenkum HAM, seperti sampah tak diangkut dan lampu yang dimatikan.

Yasonna tidak terima bila masalah lahan berakibat diputusnya aluran listrik ke sejumlah kantor pelayanan Kemenkum HAM karena masyarakat yang akan dirugikan akibat terganggunya pelayanan.

Buntut kisruh ini, Arief dan Yasonna dipanggil Istana. Belakangan Arief membuka kembali fasilitas di kantor pelayanan Kemenkum HAM di Kota Tangerang setelah diinstruksikan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sengketa Lahan

Kasus bermula saat Yasonna meresmikan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang pada Selasa (16/7). Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit oleh Pemkot Tangerang.

“Lah ceritanya itu kan pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah-tanah kita. Itu kantor wali kota tanah Kumham, tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita. Kemudian waktu kita bangun politeknik sampai sekarang tak keluar izinnya. Sudah disurati apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab jawab,” tutur Yasonna.

Tidak terima akan pernyataan di atas, Arief lalu menghentikan layanan publik di lingkungan aset Kemenkum HAM. Seperti pembuangan sampah dan mematikan lampu penerangan jalan.

Kemenkum HAM mengambil langkah tegas dengan mempolisikan Arief atas kasus penyerobotan lahan. Tidak mau kalah, Arief melaporkan balik Kemenkum HAM terkait pelanggaran tata ruang (mei/fjp/dtc/asp/tor/igo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed