oleh

Pemprov Papua dan Papua Barat Jalin Kerjasama dengan BPN, Bank Papua dan Kejaksaan Tinggi

Jayapura, Radar Pagi – Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, dan kerjasama bidang pertanahan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat dengan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditandatangani di Jayapura, Kamis (25/7/2019) kemarin. Para bupati/wali kota yang ada di kedua provinsi turut menandatangani perjanjian tersebut, termasuk Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, S.S, M.Si.

Penandatangan MoU dan Kerjasama Pertanahan ini memiliki arti penting terkait pembaharuan data Zona Nilai Tanah (ZNT) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain Nota Kesepahaman dan kerjasama bidang pertanahan dengan BPN, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Implementasi Tax Online dengan Bank Papua, dan bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Tinggi Papua.

Khusus untuk kerjasama perbankan dengan Bank Papua bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor perpajakan, dimana wajib pajak bisa dengan mudah membayarkan kewajiban pajaknya secara online.

“Kerjasama ini merupakan wujud konsistensi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah di Papua, di antaranya melalui sistem pembayaran pajak secara online bekerjasama dengan Bank Papua,” ujar Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di sela-sela acara.

Dia juga mengimbau setiap kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat untuk memasang alat pemantau pajak online di setiap hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan.

“Alat ini harus dipasang agar para pelaku usaha tidak lagi berbuat yang aneh, menaikkan potongan pajak yang tidak rasional. Ini sesuai keinginan KPK,” ujarnya.

Dia juga menganjurkan Pemkab/Pemkot yang belum memahami cara kerja alat tersebut untuk belajar langsung di Pemkot Jayapura yang telah lebih dulu memasang alat tersebut.

“Kalau ada yang mau belajar tentang penggunaan alat pemantau pajak atau e-tax lebih baik belajar di Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.

Penandatanganan kerjasama ini turut dihadiri Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Sekda dari kedua Provinsi, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan tim Korsupga Wilayah VIII KPK. (Om Yan)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed