oleh

Pemkab Nisel Rumuskan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

-Sumatera-93 views

Nias Selatan, Radar Pagi – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta menggelar Diseminasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Nisel, Jalan Saonigeho Km 3 Telukdalam, Senin, (5/8/2019).

“Proses penyusunan Naskah Akademik tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini dirumuskan dalam bentuk naskah oleh Tim Perumus setelah melalui 3 kali diskusi,” ujar Manajer PKPA Nias, Chairidani Purnamawati, SH dalam sambutannya.

Menurut Chairidani, rumusan naskah perlindungan perempuan dan anak sangat diperlukan karena Kabupaten Nias Selatan belum memiliki Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Naskah Ranperda ini diserahkan kepada Pemkab Nisel, nantinya supaya  bisa ditetapkan sebagai Perda,” katanya.

Sementara itu, Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M selaku narasumber kegiatan naskah Akademik Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, menjelaskan manfaat dari Naskah Akademik adalah sebagai sokongan penetapan sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan.

“Secara kajian teknis, ada 2 hal utama yang disajikan pertama mengenai gambaran permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Nias Selatan dan kedua mengenai model penanganan yang disarankan untuk dikembangkan dalam Perda,”paparnya.

Berdasarkan data-data di lapangan dari beberapa kali kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak di Nias Selatan ditemukan permasalahan utama adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernikahan di bawah umur.

“Maka tak ada pilihan lain bagi Kabupaten Nisel untuk segera mengembangkan kerangka normatif yang dapat mendorong suatu sistem penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak guna meredam perkembangan masalah melalui penguatan kemampuan keluarga dan masyarakat, mencegah sejak dini resiko kemunculan masalah dan mengembangkan layanan penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi,” katanya.

Pemkab Nisel sepenuhnya mendukung acara ini. Bupati Hilarius Duha diwakili Asisten II Setda Martinus Halawa dalam arahannya berharap para peserta yang hadir dapat memberikan masukan dan saran agar naskah akademis yang sudah dirumuskan bisa disahkan menjadi Perda.

Sejumlah tokoh perempuan Nisel, tokoh masyarakat, adat, pendidikan, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam acara yang dibuka oleh Martinus Halawa itu. (Wilson)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed