oleh

Plt. Sekda Seram Bagian Barat Bantah Ada Suap APBD kepada DPRD

Maluku, Radar Pagi – Tiga Fraksi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menolak Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten SBB di gedung  Rakyat Gunung Melintang Piiru-SBB, Jumat (2/8/2019) pekan kemarin. Ketiga Fraksi itu masing-masing fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar DPRD SBB.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, Hendrik seriholo saat menyampaikan kata akhir fraksi terkait laporan pertanggungjwaban APBD Tahun 2018, diduga  ada proses penyuapan yang dilakukan oleh beberapa oknum Kepala Dinas di Lingkup Pemkab SBB kepada anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD SBB untuk memuluskan proses pembahasan APBD Tahun 2018. Alasan inilah yang menjadi salah satu sebab Partai Golkar menolak  Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 yang diajukan Pemkab SBB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem Kabupaten SBB  yang juga Ketua Fraksi partai Nasdem DPRD SBB, Arifin Pondlan Grisya. Dia menduga ada beberapa proyek bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan oleh beberapa kontraktor di SBB tidak melalui mekanisme tender di LPSE SBB.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh politisi Partai Golkar SBB dan Nasdem SBB itu, pihak Pemerintah Kabupaten SBB yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Hasanudin Sy. Silawane, SH.MSi didampingi Kepala Kesbangpol SBB Drs. Saban Patty mengklarifikasi  apa yang disampaikan oleh Hendrik Seriholo apabila memiliki bukti yang cukup, maka pemerintah Kabupaten SBB membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk pihak berwenang melakukan proses penyelidikan.

“Saya rasa apa yang disampaikan itu tidak benar, karena mereka mau pakai anggaran darimana untuk menyuap? Tapi apabila apa yang disampaikan oleh politisi Golkar itu punya bukti, maka kami mempersilahkan kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas oknum Kepala Dinas yang diduga melakukan penyuapan tersebut,” tegas Silawane, beberapa saat lalu.

Selain itu, Silawane juga membantah dugaan proses pekerjaan proyek yang dilakukan oleh beberapa kontraktor di SBB tidak melalui proses mekanisme pelelangan di LPSE SBB.

“Karena semua proyek itu mekanisme jelas, apalagi itu proyek miliaran. Silahkan anda cek ke LPSE, di sana semua rekam digitalnya masih ada sampai saat ini dan kapanpun,” katanya.

Lebih lanjut Silawane mengatakan pemerintah daerah saat ini di bawah kepemimpinan Bupati M.Yasin Payapo sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan birokrasi demi meningkatkan status dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan demikian untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka semua aspek harus dibenahi, termasuk dari aspek keuangan.

“Tahun ini kita sudah mendapat opini WDP, yang kita kejar sekarang itu pembenahan besar-besaran agar tahun depan bisa naik jadi WTP. makanya semua aspek harus kita benahi dengan baik,” tandasnya. (jabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed