oleh

Polisi Curiga Ada Unsur Kesengajaan dalam Pemadaman Listrik Massal

-Hukum-567 views

Jakarta, Radar Pagi – Polisi curiga ada unsur kesengajaan pada pemadaman listrik yang merugikan jutaan masyarakat di Pulau Jawa. Kepolisian berkaca pada kasus gangguan listrik pada 2012 lalu.

“Ada kejadian unsur kesengajaan di situ (pada 2012). Ada orang lain. Ada tindak pidana. Karena kita punya case (kasus) tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout, ada kejadian yang kita ungkap,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Polisi sedang menyelidiki adanya unsur pidana dalam insiden mati lampu ini. Namun saat ini, polisi fokus mencari tahu apa penyebab terjadinya mati lampu massal di hampir separuh Pulau Jawa.

“Yang jelas untuk dicari dulu penyebabnya. Penyebabnya bisa jadi gangguan teknis, kemudian ada human error, kemudian gangguan lain (kesengajaan),” ujar Dedi.

Polri saat ini menggandeng PLN untuk melakukan investigasi tersebut. “Tim dari Bareskrim bekerja sama dengan PLN akan mendalami dulu apa faktor penyebabnya,” ucap Dedi.

Investigasi dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Jika ditemukan tindak pidana, Dedi memastikan pihaknya akan melakukan penegakan hukum.

“Polisi bekerja sesuai fakta hukum, nanti untuk mendalami dan fakta hukumnya akan menentukan kontruksi (hukum),” jelas Dedi.

PLN Muka Badak

PLN sendiri memperlihatkan ‘lagu lama’nya, yaitu muka badak alias tidak punya rasa malu dalam menyikapi permasalahan pemadaman listrik. Mereka menimpakan kesalahan kepada jaringan listrik itu sendiri, seolah listrik adalah mahluk yang bisa berpikir.

Tanpa ada rasa malu dan rasa bersalah, petinggi PLN mengkambinghitamkan kerusakan dan kelebihan daya beban listrik. Alasan itu memancing kemarahan Jokowi. Menurut Jokowi, karena PLN terdiri dari orang-orang pintar dan sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam soal kelistrikan, seharusnya mereka mampu mengantisipasi permasalahan semacam ini sejak jauh-jauh hari.

“Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Jokowi saat  bertemu Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani di Kantor PT PLN Persero Jakarta Selatan, beberapa saat lalu.

Saat ini muncul desakan dari masyarakat agar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani  untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sripeni sendiri baru menjabat sebagai Plt (pelaksana tugas) Dirut PLN, karena Dirut PLN sesungguhnya, yaitu Sofyan Basir sedang menjadi terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Kekesalan masyarakat sepertinya memuncak, selain karena PLN selalu menaikkan tarif dasar listrik hingga memberatkan kehidupan masyarakat, PLN juga dikenal kejam dalam menangani pelanggan yang terlambat atau tidak mampu membayar tagihan listrik setiap bulannya. PLN tidak segan-segan memutus pasokan listrik ke rumah warga yang tidak mampu membayar tagihan.

Namun pada saat bersamaan, PLN seperti tidak pernah peduli dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Masalah listrik byar-pet kerap terjadi di berbagai belahan nusantara, sehingga mengakibatkan kerusakan pada peralatan elektronik warga. Kalau sudah begitu, boro-boro PLN mengganti kerusakan tersebut, minta maaf pun tidak. Yah, yang penting asal ada (muka) badaknya. (dari berbagai sumber)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed