oleh

OKK NasDem SBB Sesalkan Sikap Ketua Fraksi Tolak LPJ 2018

-Politik-162 views

Maluku, Radar Pagi – Ketua OKK Partai NasDem Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Zainudin Hitimala menyampaikan penyesalannya terhadap sikap Ketua Fraksi Partai NasDem Arifin Pondlan Grisya di DPRD Kabupaten SBB, yang menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten SBB.

Penolakan Arifin itu diutarakan dalam penyampaian Kata Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem pada Jumat (2/8/2019) silam.

Menurut Hitimala, penolakan Partai Nasdem terhadap LPJ APBD 2018 telah melanggar etika koalisi bersama antara Nasdem dengan Partai Hanura yang merupakan partai  pengusung Bupati M.Yasin Payapo dan Wakil Bupati Timotius Akerina.

“Ketua Fraksi (Arifin) tidak menyadari bahwa perannya di parlemen sebagai representasi partai sekaligus petugas partai di lembaga terhormat itu. Seyogyanya,  yang bersangkutan (Arifin) sebelumnya harus berkoordinasi secara internal dengan semua pengurus Partai. Kami, pengurus, tidak dilibatkan dalam penyusunan naskah tersebut, olehnya itu sangat sepihak perbuatan demikian yang dilakukan saudara Ketua Fraksi yang sekaligus Ketua DPD NasDem SBB,” ujar Zainudin Hitimala dalam rilisnya yang diterima Radar Pagi, Selasa (20/8/2019).

Dia mengatakan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Maluku pun tidak diberitahu terkait penolakan Fraksi Nasdem terhadap LPJ APBD itu.

“Ketua DPW Nasdem sendiri saja tidak tahu tentang penolakan Fraksi NasDem terhadap LPJ APBD Pemkab SBB Tahun 2018. Selaku partai koalisi, kami sangat menyayangkan sikap saudara Ketua DPD yang se-enaknya bertindak tanpa adanya koordinasi,” ujar Hitimala.

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai NasDem menganut sistem keterbukaan serta menjauhi sikap kepura-puraan. “Apapun yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan harus terbuka karena kita kolektif kolegial. Semestinya saudara Ketua DPD harus mampu memposisikan dirinya sebagai Pimpinan Partai yang bertanggung jawab secara baik dalam membawa visi besar restorasi partai ini di daerah. Artinya, kesampingkan kepentingan pribadi dan harus mengutamakan kepentingan keberlangsungn Partai,” lanjutnya.

Hitimala menegaskan, tugas sebagai seorang anggota dewan harus diposisikan untuk memperjuangkan aspirasi partai, dengan demikian aspirasi rakyat terakomodir di dalamnya. “Jadi, Ketua DPD seharusnya bersikap tabayyun kepada Bupati dan Waki Bupati untuk dapat berdiplomasi dengan baik, serta tidak stagnan hanya pada persoalan interest pribadi, sehingga menimbulkan opini publik yang miring terhadap Partai NasDem. Ketua DPD harus bisa memastikan bahwa keberadaan partai tetep mengawal Pemerintahan, bukan berstatmen melawan pemerintahan, apalagi bicara di luar sistem,” tegas Hitimala.

Dia mengingatkan bahwa Partai Nasdem adalah partai modern dengan konsep Visi Restorasi Gerakan Perubahan, Bukan bangun gerakan berubah-ubah, sehingga segala sesuatu menyangkut kepentingan membutuhkan pemikiran dan keputusan bersama. Dengan demikian, seluruh aspirasi pengurus partai pada semua jenjang kepengurusan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), DPRt dan Rayon harus ditampung, bukan pemikiran dan kebijakan perorangan apalagi keputusan secara Sepihak.

“Kami yakin sungguh tindakan Ketua Fraksi NasDem SBB Arifin Pondlan Grisya yang menolak LPJ APBD Pemkab SBB Tahun 2018 lalu adalah sikap sepihak, dan itu sangat disayangkan sekaligus memalukan Partai NasDem sebagai partai koalisi pemerintahan saat ini. Perjuangan partai kita tidaklah gampang, perjuangan ini jangan sampai mengabaikan semua aspek kepentingan yang  partai,” tandas Hitimala. (jabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Segala sesuatu terkait pengambilan keputusan, tetaplah mengarah pada mekanisme internal, olehnya itu, keputusan menyangkut dengan legitimasi politik haruslah terproses melalui keputusan yang dihasilkan lewat rapat pleno rekomdendasi dan keputusan. Agar keputusan yang digiring dalam bentuk apapun akan tetap legal.

    Tolong diupload dalam rilis brita.
    #thanks

News Feed