oleh

Menhan Ryamizard: Langgar Hukum Kalau Tidak Lantik Presiden Terpilih

-Nasional-597 views

Jakarta, Radar Pagi – Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menilai upaya penggagalan pelantikan Presiden terpilih RI Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin pada 20 Oktober mendatang sebagai tindakan melanggar hukum.

“Itu karena presiden dan wakil presiden sudah secara sah terpilih oleh rakyat Indonesia,” kata Ryamizard di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat pada Rabu (2/10/2019).

Untuk itu, menurutnya segala upaya penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah salah.

“Saya rasa salah. Urusannya apa? Dasar hukumnya apa? Sudahlah. Kita kan negara hukum. Sesuaikan dong. Sudah terpilih, dilaksanakan. Dia  terpilih kok. Kalau dipilih tidak dilantik melanggar hukum juga namanya,” katanya.

Sementara terkait ditangkapnya Laksamana Muda (Purn) Sony Santoso yang diduga terlibat dalam upaya perencanaan kerusuhan saat aksi Mujahid 212 pada Sabtu (28/9/2019) lalu, Ryamizard menekankan bahwa jika setelah diperiksa Sony terbukti bersalah maka hal itu termasuk pengkhianatan terhadap negara.

Tidak hanya itu, ia juga menilai pelanggaran terhadap sumpah prajurit Sapta Marga adalah pelanggaran sumpah terhadap Tuhan karena sumpah prajurit Sapta Marga yang diucapkan oleh setiap prajurit TNI melekat sampai mati.

“Kalau berjanji negara itu dilanggar, berarti mengkhianati negara. Itu saja. Saya rasa kita sudah pada tua, mengerti lah. Sapta Marga sumpah prajurit itu dibawa sampai mati,” kata Ryamizard. (safrizal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed