oleh

KPK Tetapkan Direktur PT HTK Sebagai Tersangka Suap Anggota DPR

-Hukum-246 views

Jakarta, Radar Pagi – Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap kepada Bowo Sidik Pangarso selaku anggota Komisi VI DPR, terkait urusan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan satu orang sebagai tersangka, yaitu TAG (Taufik Agustono),” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Berikut kronologi dugaan suap yang menjerat Taufik Agustono:

PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan PT Petrokimia Gresik selama lima tahun, yakni sejak tahun 2013 hingga 2018.

Pada tahun 2015, kontrak tersebut dihentikan karena Petrokimia membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar.

Agar kapalnya tetap digunakan, pihak PT HTK kemudian meminta bantuan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

PT HTK mengutus Asty Winasti selaku Marketing Manager untuk bertemu Bowo. Dalam pertemuan itu, Asty meminta agar Bowo mengatur sedemikian rupa agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.

Taufik bersama Asty dan Bowo kembali bertemu untuk menyepakati kelanjutan kerja sama penyewaan kapal yang sempat terhenti pada 2015. Atas hal tersebut, Bowo meminta sejumlah fee. Hal tersebut disetujui Taufik.

Hasil dari pertemuan itu pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT PILOG dengan PT HTK terkait penggunaan kapal.

Setelah MoU terwujud kemudian disepakati pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo dengan dibuatkannya satu perjanjian antara PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran PT HTK.

Lalu Bowo meminta kepada PT HTK untuk membayar uang muka sebesar Rp1 miliar atas ditandatanganinya MoU antara PT HTK dan PT PILOG, yang mana permintaan itu disanggupi Taufik melalui beberapa termin pembayaran

Pada rentang waktu 1 November 2018 hingga 27 Maret 2019 PT HTK mulai mencicil fee kepada Bowo dengan rincian, USD59.587 pada 1 November 2018, USD21.327 pada 20 Desember 2018, USD7.819 pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 pada 27 Maret 2019.

“Uang-uang tersebut dikeluarkan berdasarkan memo internal yang seolah membayar transaksi perusahaan, bukan atas nama BSP (Bowo Sidik Pangarso),” kata Alex.

Atas perbuatannya, Taufik diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan perkara sebelumnya yang menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Ketiga orang itu yakni anggota DPR Bowo Sidik Pangarso; Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti; serta orang kepercayaan Bowo bernama Indung.

Untuk ketiga tersangka perkaranya kini telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. (dbs/red)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed