oleh

Lem Aibon Masuk Ajuan APBD, Anies Salahkan Ahok

-Hukum-151 views

Jakarta, Radar Pagi – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran e-budgeting yang diterapkan Pemprov DKI pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Anies, karena e-budgeting tidak sempurna, ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp82 miliar bisa sampai diusulkan ke APBD.

“Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tapi tidak smart,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Anies, e-budgeting yang direncanakan saat Jokowi menjadi gubernur, lantas dijalankan saat Ahok menggantikan Jokowi, tidak ada yang memverifikasi kembali untuk menyaring adanya anggaran janggal.

“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia harus bisa menguji,” ujar Anies.

Anies tidak yakin e-budgeting merupakan sistem terbaik dalam penganggaran sebuah pemerintah daerah.

“Ini (e-budgeting) sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual,” ujarnya.

Sistem e-budgeting yang dijadikan embek hitam oleh Anies, pada masa pemerintahan Ahok sebenarnya terbukti berhasil menemukan adanya penganggaran siluman Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai miliaran rupiah.

Soal anggaran janggal ini mencuat setelah sebelumnya anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, masuknya anggaran Rp82 miliar hanya biaya untuk pengadaan lem Aibon di Dinas Pendidikan Pemprov DKI.

Dalam cuitannya di twitter, William menyertakan tangkapan layar tercantum komponen lem Aibon dengan koefisien 37.500 orang untuk jangka 12 bulan, serta harga masing-masing Rp184 ribu.

“Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?” demikian cuitan William pada Rabu, 30 Oktober 2019. (fitria)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed