oleh

Mahfud Md Tantang ICW Soal Perppu KPK

-Hukum-146 views

Jakarta, Radar Pagi – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menantang balik Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan kapasitasnya dalam membuat pernyataan terkait hal itu.

“Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apapun yang terkait dengan itu,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Mahfud sebelumnya berbicara soal tuntutan diterbitkannya Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut tinggal menunggu keputusan Jokowi karena semua sikap dan pandangannya sudah disuarakan.

“Kan sebelum saya jadi menteri soal Perppu KPK itu sudah sampai semua ke presiden. Ya nunggu presiden aja. Semua sikap saya, pandangan saya soal Perppu KPK dan pandangan masyarakat sudah disampaikan ke presiden semua. Jadi sekarang tinggal nunggu Presidennya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, ICW berharap Menko Polhukam Mahfud Md mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. ICW memberi batas 100 hari kerja di Kemenko Polhukam untuk menyelamatkan KPK.

“Maka dari itu, kita sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya perppu bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu 100 hari program kerja dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan harus bisa benar-benar peka dengan masalah situasi politik dan hukum salah satunya adalah menyelamatkan KPK,” kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, dalam konferensi pers di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019) kemarin.

ICW meminta Mahfud mundur jika tak mampu mendorong terbitnya Perppu KPK dalam 100 hari kerja. (yogie)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed