oleh

PBNU Dukung Larangan Bercadar di Instansi Bila Berdampak Positif

-Nasional-224 views

Jakarta, Radar Pagi – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mendukung kebijakan pelarangan cadar di instansi pemerintah apabila berdampak positif.

“Kalau itu memang positif laksanakan. Kita setuju saja,” kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Dia mengatakan pembahasan terkait penggunaan cadar memang ada di ranah Kementerian Agama (Kemenag).

Said juga setuju pernyataan Fachrul yang menganggap sistem khilafah lebih banyak mudaratnya. Dia menilai khilafah yang bersifat monopolitik tidak ada dalam Alquran.

“Memang istilah khilafah yang bersifat monopolitik itu di Quran tidak ada. Khilafah yang arti politik loh. Di Quran ada kata khilafah, ya kita pengelola bumi atau yang menerima amanat untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Itu khilafah di Quran, itu maksudnya,” jelas dia.

Said Aqil menilai apa yang disampaikan Fachrul terkait imam-imam masjid tak boleh menyampaikan dakwah yang membodohi umat juga sudah sesuai dengan Alquran.

“Itu (kata) Quran, itu bukan Kemenag yang mengatakan itu. Dakwah itu yang pertama harus bijak, arif dan tutur kata yang simpatik,” katanya.

Sebelumnya, dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019), Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab.

Namun demi meredam penyebaran paham radikalisme, terutama di kalangan instansi pemerintah, Fachrul akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang nikab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang terakhir kan,” kata Fachrul.

Selain membahas masalah cadar, Fachrul juga  mengulas soal khilafah. Dia menegaskan Khilafah tidak boleh ada di Indonesia, sebab lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Semua negara berdaulat, kata Fahcrul, tidak ada yang menerima khilafah dan dianggap sebagai musuh semua negara.

“Buat kita kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya,” ujarnya. (fitria)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed