oleh

Ahok Mantan Napi Pimpin BUMN, Istana: Yang Tidak Boleh Mantan Napi Korupsi

-Nasional-179 views

Jakarta, Radar Pagi – Status mantan narapidana yang disandang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak dipermasalahkan oleh Istana Kepresidenan. Ahok dianggap pas untuk memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, dalam pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan tidak ada persyaratan khusus mengenai status hukum seseorang yang pernah terjerat pidana.

“Tidak ada persyaratan itu secara langsung di dalam ketika kita dipanggil untuk masuk sebagai dekom (dewan komisaris) atau direksi,” kata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, kasus hukum yang akan jadi bahan pertimbangan pemilihan direksi atau dewan komisaris adalah kasus-kasus korupsi atau gratifikasi. Alasannya, catatan korupsi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perusahaan.

“Menurut saya, mereka yang pernah terbukti secara hukum melakukan tindakan, gratifikasi, atau korupsi, tentu itu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang,” katanya.

“Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja,” sambungnya.

Ahok pernah menjalani masa hukuman atas kasus penodaan agama selama satu tahun delapan bulan dan 15 hari. Ahok bebas dari Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Januari 2019 kemarin. (gunawan) 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed