oleh

Mau Nikah Wajib Kursus Dulu Jangan Sampai Prosedurnya Ribet

-Nasional-321 views

Jakarta, Radar Pagi – Komisi VIII DPR RI merespons rencana pemerintah mewajibkan sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah. Sertifikat itu bari bisa didapat setelah pasangan yang akan menikah mengikuti kursus pra nikah. Komisi VIII meminta agar pasangan yang akan menikah tidak dipusingkan oleh prosedur yang berbelit-belit.

“Jangan sampai ini (sertifikat menikah) memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan, terutama dari segi biaya. Juga jangan sampai prosedurnya berbelit-belit,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ace meminta pemerintah mengkaji lebih dulu wacana pemberlakuan sertifikat menikah tersebut. Dia menekankan harus ada koordinasi yang baik antar lembaga yang terkait dengan pengurusan nikah.

“Soal sertifikasi pernikahan ini tentu harus dikaji secara matang baik dari segi prosedur maupun substansi. Dari segi prosedur harus dikoordinasikan antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini,” ucap politikus Golkar itu.

Sementara Komnas Perempuan menyoroti kurikulum dalam kursus pranikah tersebut. Komnas Perempuan ingin kurikulum mengajarkan keseatraan antara suami dan istri yang adil.

“Narasi yang didukung Komnas Perempuan adalah ketahanan keluarga itu penting. Dari ketahanan bangsa, tetapi isinya adalah dengan membangun sistem perkawinan yang setara, adil,” jelas Imam.

Imam mengaku masih banyak kampanye terkait domestikasi perempuan yang akan menikah. Dia tidak setuju dengan kampanye tersebut.

“Sekarang ini kan ada perebutan narasi soal, ketahanan keluarga. Ada satu kelompok. yang membangun narasi ketahanan keluarga itu kalau perempuan didomestikasi, dirumahkan. Kemudian mengikuti hukum perkawinan lama. Mengurusi rumah, nah ini narasi untuk membangun ketahanan keluarga, itu Komnas Perempuan tidak mendukung narasi yang seperti itu,” ucapnya.

Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR meminta pemerintah tak terburu-buru dalam memberlakukan syarat sertifikat bagi pasangan yang akan menikah. PAN menilai harus ada kajian mendalam karena menikah merupakan privasi seseorang.

“Harus hati-hati, dikaji betul manfaat dan mudaratnya, karena masalah orang kawin itu masalah yang sangat privat, sangat pribadi,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).

Yandri juga mempertanyakan syarat supaya bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Dia menilai jika pemerintah tidak bisa menjelaskan manfaat dari sertifikat tersebut, bisa terjadi gejolak di publik.

“Nah, sekarang yang mau disertifikatkan oleh pemerintah itu apanya? Parameternya apa? Kalau menurut saya, sekali lagi, kalau tidak hati-hati bisa bikin gaduh juga,” sebut Ketua Komisi VIII DPR itu.

“Sebaiknya sebelum wacana itu dilontarkan ke publik, ke masyarakat sebaiknya dikaji mendalam, mudarat dan manfaatnya apa,” imbuh Yandri. (dtc/maria)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed