oleh

Marwan Batubara Tolak Ahok Pimpin BUMN

-Nasional-154 views

Jakarta, Radar Pagi – Penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk memimpin BUMN kembali terjadi. Kali ini penolakan terjadi dalam ruang diskusi.

Dalam diskusi publik bertajuk ‘Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat’, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Ahok memiliki catatan hitam di bidang hukum yang belum dipertanggungjawabkan, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Saya ingin kasus hukum ini ditindak lanjuti. Semua lambaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat,” ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia juga menilai prestasi Ahok membangun Simpang Susun Semanggi juga bermasalah. Saat itu Ahok membangun Simpang Susun Semanggi tidak membahasnya dulu dengan DPRD.

Hal itu dikarenakan dana yang digunakan merupakan dana CSR dari kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Nilai proyeknya mencapai Rp 345,067 miliar.

Karena bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ahok tidak izin DPRD dulu. Namun menurut Marwan itu bermasalah dan berpotensi timbul kecurangan.

Dengan alasan itu Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

“Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa,” tuturnya.

Marwan menegaskan apa yang dikatakannya tidak ada hubungan dengan kepentingan politik manapun.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi Indonesia (PKPEI) Barata mentertawakan argumen Marwan Batubara. Dia menyebut penolakan  terhadap Ahok tak pernah lepas dari masalah SARA yang kemudian ditunggangi kepentingan politik.

“Jujur sajalah, yang menolak Ahok itu kan latar belakangnya karena masalah etnis dan agama, itu saja masalahnya. Sama seperti dulu Lurah Susan ditolak jadi lurah oleh warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, memang masalahnya apa? Kan hanya karena Susan non muslim. Bedanya kalau kasus Ahok, sentimen SARA ditunggangi kepentingan politik,” kata Barata melalui selular, Rabu (21/11/2019).

Barata berpendapat bukti yang diajukan BPK terkait pembelian RS Sumber Waras tak ubahnya lagu lama yang terus diputar ulang sampai pita kasetnya rusak.

“BPK maksa Ahok harus beli lahan Sumber Waras pakai NJOP daerah lain, ya mana bisa? Anda beli rumah di Rawamangun, tapi NJOP yang dipaksakan untuk dipakai NJOP Tanjung Priok, masuk akal nggak sih? Makanya kasus ini dibawa kemana pun sampai ke KPK nggak bisa ditemukan bukti kejahatannya, karena memang tidak ada kejahatan. Ahok membeli lahan Sumber Waras memang sudah sesuai NJOP wilayah tersebut, meski nilainya lebih tinggi atau lebih mahal dibanding NJOP daerah lain yang dipaksakan oleh BPK untuk dipakai,” tutur Barata.

Lalu soal pembangunan Simpang Susun Semanggi yang memakai dana CSR, bagi Barata hal itu justru memperlihatkan kepiawaian Ahok memanfaatkan dana yang ada untuk membangun Jakarta.

“Bayangkan, dia bisa membangun Jakarta tanpa menggunakan uang rakyat yang bersumber di APBD. Duit rakyat bisa dihemat dan digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Maaf saja, kalau dibandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta sekarang yang malah menggunakan APBD untuk menggaji puluhan tim suksesnya yang dia sebut sebagai tim percepatan pembangunan itu, padahal jelas-jelas tidak ada hasilnya, maka apa yang dilakukan Ahok jauh lebih berhasil, bahkan lebih mulia,” bela Barata.

Dia menilai kalaupun Ahok dianggap bersalah tidak berkonsultasi dengan DPRD soal penggunaan dana CSR, itu lebih ke soal budaya tata karma, karena memang tidak ada aturan hukum yang dilanggar.

“DPR dan DPRD itu bukan dewa yang segala-galanya harus minta izin mereka. Kalau sekadar permisi pada mereka sih boleh-boleh saja. Kalau takut Ahok korupsi saat menggunakan dana CSR ya DPRD kan bisa minta badan audit profesional untuk memeriksanya, jadi nggak usah cari-cari salah oranglah, apalagi mengingat DPR dan DPRD pun banyak oknumnya,” kata Barata. (arman)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed