oleh

Kemenkumham Permudah Pendirian Badan Usaha, 7 Menit Selesai

-Ekonomi-689 views

Jakarta, Radar Pagi – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berniat menyederhanakan proses bisnis (business process) pendirian badan usaha, serta memberikan legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan ini untuk mendorong Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha.

“Sehingga, dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/11/2019).

Beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha antara lain:

  1. Membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu 7 (tujuh) menit,
  2. Menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam 1 (satu) step,
  3. Menerapkan e-billing, dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual, dan
  4. Pengumunan Perusahaan dilakukan dalam AHU Online, sehingga memangkas biaya penerbitan.

Sementara itu, untuk pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP). Di mana ketentuannya sebagai berikut:

  1. Skema pendirian berbentuk pendaftaran;
  2. Pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya;
  3. Perusahaan Perseorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
  4. Tidak ada ketentuan modal minimum;
  5. Pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
  6. Permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon;
  7. Kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan

antara harta usaha dan harta pribadi;

  1. Tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau nol PNBP;
  2. Usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU Online;
  3. Pengumunan Perusahaan dilakukan secara online;
  4. Menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

Yasonna mengatakan, pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol-biaya ini akan memacu segenap UMK untuk melakukan pendaftaran usaha. Sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, selanjutnya akan dituangkan dalam Omnibus Law,” ujarnya. (rio)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed