oleh

Setelah Sempat Didaftarkan, Kuasa Hukum Sekda Gresik Cabut Gugatan Praperadilan Dugaan Korupsi

-Hukum-673 views

Gresik, Radar Pagi – Humas PN Gresik, Herdiyanto Sutantyo, membenarkan bila Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Andhy Hendro Wijaya, kembali mengajukan praperadilan atas ditetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak daerah di Badan Pendapatan Penanaman Modal Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat.

“Benar, hari Kamis kemarin pendaftaran permohonan praperadilan atas nama Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya didaftarkan di PN Gresik dengan register No.04/Pidpra/2019/PNGSK,” ujar Herdiyanto, Jumat (22/11/2019).

Langkah pengajuan praperadilan kedua terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik ini dilakukan setelah praperadilan pertama ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik Rina Indrajanti, S.H. pada sidang putusan (11/11/2019) lalu.

Pada pengajuan praperadilan kedua ini, ada yang berbeda dengan sebelumnya. Jika pada praperadilan pertama, Sekda Gresik mempercayai Hariyadi SH sebagai kuasa hukumnya. Namun kali ini, Andhy Hendro Wijaya memilih Syaiful Ma’arif SH sebagai kuasa hukum.

“Permohonan praperadilan kedua ini, sama seperti praperadilan pertama. Yakni, untuk menguji surat penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gresik, No. PRINT-02/M.527/Fd/10/2019, tertanggal 21 Oktober 2019,” kata Herdiyanto.

Namun baru saja mendaftarkan permohonan praperadilan, di hari yang sama Syaiful Maarif, S.H., selaku kuasa hukum Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya melayangkan surat pencabutan gugatan praperadilan tertulis di Pengadilan Negeri (PN) Gresik lantaran ada sejumlah administrasi yang belum lengkap.

Syaiful bersama anak buahnya datang ke Panitera Pengganti PN Gresik, Nurtianingsih, untuk mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis, Kamis (21/11) petang.

“Kami selaku kuasa hukum praperadilan Sekda Gresik telah mencabut permohonan secara tertulis di PN Gresik,” kata Syaiful Ma’arif.

Menurut Syaiful, pencabutan pendaftaran praperadilan Sekda lantaran ada beberapa administrasi yang masih belum dipenuhi. “Nanti sambil memenuhi kekurangan admnistrasi kami akan pelajari lagi materi praperadilan dan tidak menutup kemungkinan akan kami ajukan lagi,” jelasnya. (Med)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed