oleh

Masyarakat Ingin Kasus HAM Masa Lalu Dituntaskan

-Nasional-174 views

Jakarta, Radar Pagi – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, hasil riset yang dilakukan lembaganya bersama Litbang Kompas menunjukkan sebanyak sebagian besar responden berpendapat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu perlu dituntaskan.

Komnas HAM dan Litbang Kompas mengadakan riset di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden. Margin error sekitar 2,8% dan survei berlangsung pada September hingga Oktober 2019. Survei dilakukan terhadap lima kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di antaranya peritiwa 1965, penembakan misterius petrus 1982-1985, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.

Hasilnya, sebanyak 99,5 persen masyarakat ingin pelanggaran HAM selesai melalui pengadilan. Kemudian, 62 persen diselesaikan melalui pengadilan nasional, 23 persen melalui pengadilan internasional, dan sisanya sebesar 0,5 persen dengan cara lain, salah satunya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR).

“Kalau ada yang mengatakan kubur masa lalu, songsong masa depan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tutur Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Namun, dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terdapat hambatan. Hambatan yang kerap ditemukan oleh pemerintah, yakni politik.

“Masyarakat mengatakan penyelesaian kasus ini, nuansa yang paling besar adalah politik hambatannya,” kata Choirul.

Dia berharap survei tersebut dapat menjadi landasan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Choirul mengatakan masyarakat memang ingin menyelesaikan HAM melalui pengadilan.

“Jadi kalau sekarang ngomong rekonsiliasi itu angkanya 0,5% itu pun salah satu bagian dari 0,5%. Jadi hentikan KKR, karena kalau angka ini 99,5% mengatakan diselesaikan melalui pengadilan, dan memang yang lebih besar adalah harapannya di selesaikan di pengadilan nasional bukan di pengadilan internasional,” katanya.

Choirul menegaskan, ada baiknya materi HAM masuk dalam kurikulum. Hal ini bertujuan agar orang tahu bahwa dahulu kita pernah mengalami nuansa yang gelap. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menjaga agar tidak terulang kembali.

“Kewajiban pada kita semua khususnya menteri pendidikan harus mensosialisasikan pendidikan hak asasi manusia, jangan hanya pendidikan yang menimbulkan inovasi atau pendidikan yang kemarin kami serukan, yaitu pendidikan toleran tapi pendidikan yang juga mengetengahkan kebenaran dalam konteks hak asasi manusia,” ujar dia. (rian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed