oleh

Rilis “SBB Dalam Angka” Menuai Protes, DPRD SBB Panggil Pemkab dan BPS  

-NUSANTARA-154 views

SBB, Radar Pagi – Komisi I dan II DPRD SBB (Seram Bagian Barat) memanggil Pemkab dan BPS (Badan Pusat Statistik) SBB guna meminta penjelasan terkait protes masyarakat Desa Buano Utara soal rilis yang dikeluarkan BPS 2019 berjudul “SBB Dalam Angka”.

Pemanggilan yang dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan OPD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBB Abdul Rasid Lisaholit didampingi Wakil Ketua Aripin P. G dan dihadiri oleh semua anggota Komisi 1 dan II DPRD SBB.

Sementara itu, dari pihak Pemkab SBB antara lain hadir Sekda SBB Hi. Mansur Tuharea, Kepala Bappeda H. Silawane, Kabag pemerintahan J. Kapuate, Kadis Pemdes M. Pellu, Kadis Dukcapil D. Ahiyate, Camat Huamual Belakang Usman dan Perwakilan BPS SBB.

Dalam pemaparannya, Sekda SBB Hi. Mansur Tuharea mengatakan data yang dipakai oleh Pemkab SBB merupakan data bawaan dari Kabupaten Maluku Tengah (kabupaten induk), karenanya bila dikaitkan dengan data pada dinas Pemdes tidak sesuai alias ada kesalahan teknis.

“Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi yang dilakukan Pemkab SBB kepada masyarakat di Kecamatan Waisala tentang batas desa sebenarnya. Tapi dalam waktu dekat akan diadakan sosialisasi di dua desa itu,” ujar Hi. Mansur Tuharea di Ruang Paripurna DPRD SBB, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, BPS merilis data berjudul “SBB Dalam Angka”.  BPS memakai metode data primer dan data sektoral dari dinas instansi terkait. Terkait dengan data, BPS tidak punya wewenang untuk merubah data apapun yang diturunkan oleh Pemkab SBB tanpa ada Surat Keputusan.

Saat dimintai tanggapannya, Kabag pemerintahan, J. Kapuate mengatakan, Pemkab SBB  tidak memiliki data luas wilayah dari masing-masing desa. Yang ada data per kecamatan.

“Batas masing-masing desa itu dibuat dan ditentukan oleh desa itu sendiri, namun sampai saat ini belum satupun desa memasukan data batas antar desanya,” terang Kapuate.

Sementara Kepala Bappeda SBB H. Silawane kepada DPRD menjelaskan belum ada perubahan data desa di SBB semenjak  tahun 2005. “Saya memastikan bahwa rilis SBB dalam angka tahun 2019 nanti tidak akan menggunakan data lama,” tegas Silawane.

Mendengar penjelasan yang disampaikan Pemkab SBB dan BPS SBB, anggota Komisi I DPRD SBB yang juga merupakan putra Desa Buano Utara, Asmat Tamalene mempertanyakan kinerja Pemkab SBB yang dianggap lamban dalam memverifikasi data penduduk dan wilayah.

“SBB ini sudah ada sejak 15 tahun silam, tapi kenapa data yang dipakai masih menggunakan data turunan dari Kabupaten Maluku Tengah? Hal ini perlu dipertanyakan?” ujar Tamalene.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh  anggota komisi dari fraksi Partai Hanura Yudin Hitimala. Dirinya menyesalkan rilis yang dilakukan BPS SBB sangat merugikan masyarakat Buano Utara dari segi luas wilayah.  “Saya berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan ini. Karena saya sebagai anak Negeri Buano Utara merasa dirugikan. Ini catatan kritis kepada Pemkab SBB agar segera diselesaikan,” tegasnya.

Setelah mendengar masukan dan catatan kritis yang disampaikan oleh anggota Komisi I dan II DPRD SBB, maka Komisi I dan II merekomendasikan kepada Pemkab SBB untuk merubah dan menyelesaikan carut-marut data luas wilayah yang terjadi di Pulau Buano dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data dan Pemkab SBB akan turun ke Pulau Buano pada Kamis (13/12/2019) untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat di sana. (jabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed