oleh

Gerindra Bela Anies Soal Copot Pejabat Gara-gara Colosseum

-Nasional-191 views

Jakarta, Radar Pagi – Partai Gerindra DKI membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menyatakan penghargaan kepada Diskotik Colosseum diberikan tanpa didahului informasi yang cukup untuk Anies.

“Andaikata ada masukan ke Pak Anies sebelum keputusan pemberian penghargaan, maka pemberian penghargaan untuk Colosseum itu tidak akan terjadi,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Rabu (18/12/2019).

Menurut Syarif, kalau tidak dilakukan tindakan tegas, dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih parah. Terkait kekhawatiran PDIP bahwa gaya pecat-memecat Anies yang akan berdampak pada munculnya rasa takut di kalangan anak buah, Gerindra tak melihat kekhawatiran itu bakal menjadi kenyataan.

“Ini tidak ada dampaknya. Justru ini akan menjadi pelajaran bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari,” kata Syarif.

Lagi pula, kata dia, pemecatan Alberto Ali dari jabatannya dinilainya sudah melalui prosedur formal yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, PDIP mengkritik keputusan Anies Baswedan mencopot Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali.

“Masa keputusan final ada di tangan gubernur, tapi yang dicopot adalah kepala dinasnya? Kan nggak objektif juga itu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu (18/12/2019).

Menurut Gembong, pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 ke Colosseum itu tidak semata-mata merupakan keputusan Alberto, melainkan lewat persetujuan Anies Baswedan.

“Ketika Plt Kepala Dinas Pariwisata mengambil keputusan untuk memberikan penghargaan kepada Colosseum, itu bukan kebijakan tuggalnya Plt Kepala Dinas. Yang mengeksekusi kan atasan Plt Kepala Dinas,” ujar Gembong.

Soal ini, ada tanda tangan Anies dalam penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang bukan tanda tangan langsung melainkan sekadar cetakan, Gembong melihat hal itu tidak bisa menjadi pembenaran bahwa Anies tidak berperan dalam pemberian penghargaan kepada diskotek.

“Apa pun itu, final keputusannya ada di atasan kepala dinas. Final keputusannya di tangan gubernur. Katakanlah kepala dinas salah memberi masukan, tapi finalisasi keputusan di tangan gubernur,” ujarnya.

Meski dipecat dari jabatan Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Alberto masih menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Disparbud di Pemprov DKI Jakarta. Jadi, hanya jabatan Plt-nya saja yang dilepas. (safrizal)

 

News Feed