oleh

Mahathir Kecam India Karena Tolak Rohingya sebagai Warga Negara

Kuala Lumpur, Radar Pagi – Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengecam undang-undang kewarganegaraan baru India, yang dianggap diskriminatif terhadap Rohingya. Menurutnya, UU orang-orang sekarat.

UU baru itu mengamanatkan pemberian kewarganegaraan bagi para migran yang teraniaya di negara asal. Namun, aturan itu mengecualikan warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

“Orang-orang sekarat karena undang-undang ini. Mengapa ada keharusan untuk melakukan ini ketika, selama 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga negara tanpa masalah?” tanya Mahathir, dikutip Al Jazeera, Sabtu (21/12/2019).

Undang-undang itu memicu kekhawatiran bahwa Perdana Menteri Narendra Modi ingin membentuk kembali India sebagai negara Hindu dan memarginalkan 200 juta warga Muslim-nya. Data resmi di negara itu menunjukkan populasi Muslim hampir 14 persen dari 1,3 miliar penduduk India.

“Saya menyesal melihat bahwa India yang mengklaim sebagai negara sekuler, sekarang mengambil tindakan untuk merampas beberapa warga Muslim dari kewarganegaraan mereka,” kata pemimpin berusia 94 tahun itu.

Komentar Mahathir muncul di tengah protes mematikan di India terkait pengesahan CAA, di mana setidaknya sembilan orang telah tewas dalam demonstrasi yang berujung bentrok dengan polisi.

Pada Jumat kemarin, ketegangan meluas di seluruh negeri, termasuk di New Delhi di mana beberapa stasiun metropolitan ditutup dan akses internet diputus.

Ribuan orang di distrik yang didominasi Muslim di New Delhi berbaris setelah salat Jumat. Mereka membawa bendera India yang besar dan meneriakkan slogan anti-pemerintah Modi.

PBB menyebut CAA secara fundamental diskriminatif. Sedangkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak India untuk melindungi hak-hak minoritas.

Namun sebenarnya persoalan Rohingya bukanlah persoalan agama. Etnis ini berasal dari Bangladesh dan di negaranya sendiri pun mereka ditolak, sementara etnis lain yang juga Muslim toh bisa hidup aman di Bangladesh.
Di Myanmar, etnis Rohingya juga mengalami siksaan dan dibantai. Namun seperti halnya di India, persoalan Rohingya di Myanmar sebenarnya juga persoalan etnis, bukan persoalan agama. Banyak anggota etnis Rohingnya sejak dulu dikenal sering berbuat tindak kejahatan dengan kekejaman melampaui batas perikemanusiaan,  dan di negara manapun mereka tinggal, mereka kerap menuntut kemerdekaan. Dengan kata lain, mereka ingin mencaplok daerah di negara lain untuk dijadikan negara mereka sendiri. Itu sebabnya banyak negara, termasuk negeri leluhurnya sendiri, menolak keberadaan mereka.
Seperti kerusuhan anti Rohingya yang berujung pembantaian etnis ini dipicu oleh perkosaan dan pembunuhan seorang gadis pribumi Myanmar yang dilakukan oknum etnis ini. Sebelumnya, etnis ini juga sering merampok kuil Budha dan membunuh para bhiksu yang ada di sana.
Banyak orang menilai apa yang dialami Rohingya saat ini adalah hukum karma dari perbuatan mereka sendiri. Tentu saja, pendapat itu bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan negara mayoritas muslim, seperti di Indonesia yang menganggap masalah Rohingya adalah masalah agama dan Rohingya murni ditindas karena kezaliman penguasa. (fitria)

News Feed