oleh

AMATI: Masih Banyak Desa Ambil Kebijakan Semena-mana

-Hukum-798 views

Kab. Malang, Radar Pagi – Publik berharap proses penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Malang bisa berlangsung transparan. Khususnya penggunaan anggaran yang dapat diakses secara luas. Hal tersebut diyakini bisa mendorong partisipasi publik yang lebih luas atas program pemerintah desa.

“Saat ini kesadaran pemerintah desa dalam aspek keterbukaan informasi publik masih sekadar menggugurkan kewajiban. Jauh dari cita-cita Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yakni cita-cita untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam maksud pengambilan kebijakan melalui transparansi,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Romadhony, Jumat (27/12/2019).

Menurut Romadhony, keterbukaan bisa membuat masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran secara jelas untuk kemaslahatan rakyat. Dia mempertanyakan apakah transparansi itu sudah betul-betul ada dan dirasakan masyarakat di desa?

“Kalau belum, pemerintah desa jangan asal klaim sudah transparan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Abah Brow ini mengakui ada beberapa desa yang sewena-wena mengambil kebijakan tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya, bahkan menurut dia,  pemerintah desa  masih ada yang alergi dengan desakan publik agar transparan, terutama mengenai anggaran. Di beberapa desa,  anggaran masih dianggap rahasia dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.

Hal itu membuat pengawasan kinerja pemerintah menjadi minim. Tak jarang meski sudah disengketakan di KIP hingga Mahkamah Agung (MA), pemda masih bersikukuh menutupi informasi yang sudah secara jelas merupakan hak konsumsi masyarakat.

“Hak warga negara kenapa dihalang-halangi? Kalau bersih kenapa risih? Aturan dan dasar hukumnya jelas dalam UU membolehkan, putusan KI juga mengharuskan. Tapi, anehnya ada saja pemda yang berjuang hingga ke PTUN hingga MA sebagai upaya banding (untuk menutupi informasi). Kan keterlaluan,” tambahnya.

Dia mengingatkan, sekadar menyediakan informasi elektronik kepada masyarakat belumlah cukup. Tapi, juga harus disertai semangat membangun mental pejabat publik untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan negara.

“Ini bukan zamannya tutupan,” pungkasnya. (Med)

News Feed