oleh

Hasto “Dituduh” Korupsi, PDIP Bentuk Tim Hukum Hadapi KPK

-Nasional-166 views

Jakarta, Radar Pagi – Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu atau PAW.

Pada Rabu (8/1/2020), sejumlah penyelidik KPK mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (PDIP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka bermaksud menggeledah ruangan Hasto. Namun upaya penggeledahan gagal karena dihalangi petugas keamanan gedung.

Pada Rabu (15/1/2020) DPP PDIP mengumumkan pembentukan Tim Hukum. Tim hukum ini beranggotakan sejumlah pengacara seperti Nurul Wibawa, I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa dan Teguh Samudera.

Mereka akan menangani kasus dugaan suap terkait PAW yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku serta kader PDIP yang disebut-sebut sebagai staf Hasto Kristiyanto.

Pembentukan tim hukum ini bahkan diumumkan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ahmad Basarah, dan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.

Yasonna mengatakan arah pemberitaan kasus dugaan suap yang menjerat komisioner KPU dan politukus PDIP tersebut sudah mengarah ‘ke mana-mana’ tanpa didukung data. Salah satunya terkait tudingan dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto.

“Pemberitaan semakin mengarah ke mana-mana tanpa didukung data dan benar, DPP partai menugaskan bagian fraksi kami menunjuk beberapa lawyer,” katanya.

Tim hukum PDIP kemudian bergerak cepat menemui pejabat KPU dan Dewas KPK. Tim juga mendatangi Bareskrim Polri. Mereka sengaja menyambangi Bareskrim guna mendiskusikan dugaan penyalahgunaan wewenang KPK.

“Posisi PDI Perjuangan yang sudah babak belur, dipojokkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang di antara lain tidak benar. Kami ambil contoh, mereka mengatakan PDIP menghalangi penggeledahan, mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah, ternyata belakangan dibantah,” kata I Wayan Sudirta di Bareskrim Polri.

Wakil Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Teguh Samudera menerangkan, pihaknya sama sekali tak berniat untuk melemahkan pers atau KPK dalam kasus ini. Teguh mengatakan, pihaknya hanya ingin mencari keadilan atas perlakuan oknum-oknum tak bertanggung jawab di balik atribut-atribut tersebut.

Jadi, siapa yang salah sebenarnya? (gunawan)

News Feed