oleh

Fadli Zon Ajak Nonton Film G30S PKI, Pengamat: Isu PKI Nggak Laku

-Nasional-128 views

Jakarta, Radar Pagi – Jelang 30 September, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, mengimbau  masyarakat untuk mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Caranya, dengan menonton film Penghianatan G30S PKI garapan sutradara (alm) Arifin C Noer yang diproduksi di era Orde Baru.

“Sebagai sejarawan, sy menganjurkan masyarakat menonton film ini,” cuit Fadli Zon di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, Senin (28/9/2020).

Dia pun sepakat dengan seruan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang meminta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2020 sebagai peringatan atas kejamnya PKI.

Menurutnya, ideologi yang dianut oleh PKI sangat ganas dan kejam. Revolusi, seperti pengambilan paksa, kudeta, dan sejenisnya, kata Fadli, adalah bagian dari rukun komunisme. Hal ini juga terjadi di Republik Indonesia di masa era Orde Lama.

“Film G30S/PKI masih sangat halus menggambarkan kekejaman komunis itu,” cuitnya.

Bagi yang setuju, pemutaran kembali film yang dihentikan penayangannya sejak awal Reformasi itu dianggap sebagai pengingat kekejaman PKI terhadap para jenderal yang diculik. Namun bagi yang kontra, film yang menggondol piala Festival Film Indonesia (FFI) untuk kategori Skenario Terbaik itu dianggap sebagai propaganda untuk membelokkan sejarah oleh Presiden Soeharto.

Meski ada 6 jenderal dan 1 perwira menengah terbunuh, faktanya menurut kesaksian hasil otopsi tim dokter, memang tidak ditemukan bukti penganiayaan pada 7 jenazah korban. Semua korban tewas ditembak dan bukan mati karena disiksa.

Kesaksian dari banyak pihak lainnya juga bertentangan dengan sebagian isi film. Menurut kesaksian para prajurit TNI Angkatan Udara (TNI AU), tidak ada Gerwani dan pemuda PKI di Lobang Buaya yang menari-nari dan menyiksa para korban, karena saat itu Gerwani dan pemuda PKI yang sedang dilatih kemiliteran untuk ikut berjuang di Irian sedang diliburkan.

Banyak pihak juga mempertanyakan keputusan Soeharto membekukan hubungan politik dengan RRC yang menyebabkan negeri Tirai Bambu itu seolah-olah menjadi dalang peristiwa G30S PKI. RRC seolah menjadi dalang hanya lantaran mengetahui daftar jenderal yang dibunuh sekitar 1 minggu setelah peristiwa penculikan/pembunuhan. Padahal saat itu, nama-nama jenderal yang dibunuh tentu bukan suatu hal yang rahasia lagi.

Janji RRC untuk memberikan bantuan senjata bagi Angkatan ke-5 (buruh dan tani yang dipersenjatai untuk melawan Inggris di Malaysia) juga tidak sepatutnya menjadikan RRC tersangka. Pertama, secara resmi Angkatan ke-5 didirikan bukan untuk memberontak kepada pemerintahan RI yang sah. Kedua, janji pemberian senjata tidak pernah direalisasikan karena RRC sebenarnya “menjaga jarak” dengan Aidit dan PKI. RRC kurang menyukai Aidit yang kerap dinilai terlalu sembrono. Itu juga sebabnya mengapa bantuan militer kepada Indonesia saat itu justru berdatangan dari Uni Sovyet, karena Sovyet yang justru lebih dekat dengan PKI dan Bung Karno.

Sedangkan kesaksian para peserta rapat yang menjadi dalang penculikan para jenderal di malam 30 September 1965, tidak ada satupun yang menyebut perintah hidup atau mati. Semuanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat malam itu adalah menculik para jenderal hidup-hidup untuk dihadapkan kepada Bung Karno. Namun diam-diam, hanya beberapa menit sebelum pasukan penculik bergerak ke target masing-masing, perintah “tangkap hidup-hidup” itu secara sepihak diubah oleh Sam Kamaruzzaman. Sam memerintahkan kepada Lettu Dul Arif yang memimpin operasi penculikan untuk membawa para jenderal “hidup atau mati”.

Sam sendiri meski motor dari Biro Khusus PKI, bukanlah anggota PKI. Dia merupakan kawan akrab DN Aidit, dan sosok Sam sendiri tidak disukai oleh anggota PKI lainnya, karena sering berperilaku sombong, tidak sopan, dan bergaya borjuis. Sam juga tidak pernah mau mengakrabkan diri dengan para petinggi PKI. Banyak pihak menduga bahwa Sam adalah agen ganda, yang disusupkan entah oleh siapa, untuk menghancurkan PKI dari dalam.

Faktanya, tidak seperti penggambaran dalam film dimana semua petinggi PKI menghadiri rapat-rapatp penculikan, sebagian besar petinggi PKI memang tidak dilibatkan, bahkan tidak diberitahu soal operasi penculikan. Itu sebabnya juga, penulisan G30S/PKI sejak reformasi banyak diubah menjadi G30S saja, karena banyak pihak ragu bahwa PKI secara institusi terlibat dalam peristiwa itu. Soal Ketua PKI DN Aidit dan Biro Khususnya yang cuma beranggotakan 3 orang (Sam, Pono, Bono) mendalangi penculikan memang tidak dibantah, tapi apakah PKI secara institusi terlibat tentu lain persoalan.

Isu PKI Tak Laku

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai isu kebangkitan PKI sudah tak laku untuk kepentingan politik elektoral. Hal itu dikatakan Adi, jika mencuatnya pernyataan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi soal kebangkitan komunisme atau PKI gaya baru itu dihubungkan dengan politik nasional.

“Isu PKI enggak laku sebagai jualan politik elektoral. Karena tak terbukti. Pilpres 2019 isu PKI santer sekali tapi gak ngefek sama sekali,” ujar Adi, Kamis (24/9/2020) silam, dikutip dari Sindonews.

Adi menyarankan lebih baik para tokoh yang selama konsen mengangkat isu kebangkitan PKI, harus keluar dari isu tersebut. Mengingat, ia melihat masih banyak isu-isu kebangsaan yang perlu dikritisi khususnya menyangkut isu-isu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Rakyat itu butuh sesuatu yang nyata untuk kebutuhan mereka. Bukan hanya wacana elite yang tak ada kaitannya dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari,” tegas Analis Politik asal UIN Jakarta ini. (jar)

 

News Feed