Uang Pengendara Diduga Ditarik Tanpa Karcis, Kadishub Pamekasan Bungkam: Siapa Menikmati Pungutan Ini

Bagikan :
Google Facebook X WhatsApp Telegram Salin tautan

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, RADAR PAGI – Praktik penarikan uang terhadap pengendara di depan SDN Waru Barat 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, mulai menyeret sorotan serius terhadap integritas pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Pasalnya, aktivitas yang diduga melibatkan seseorang berseragam menyerupai petugas Dishub itu disebut berlangsung hampir setiap hari, bahkan terhadap kendaraan kosong, tanpa disertai karcis atau bukti pembayaran resmi.

Persoalannya bukan sekadar berapa rupiah yang diminta dari setiap pengendara. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: atas dasar kewenangan apa uang tersebut ditarik, siapa yang memerintahkan, dan ke mana aliran uang itu bermuara?

Dalam rekaman video yang diterima redaksi, terlihat seseorang berdiri di sisi kendaraan dan mengulurkan tangan ke arah pengemudi. Rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang membutuhkan penjelasan resmi dari instansi terkait.

Keterangan seorang sopir semakin mempertegas perlunya penyelidikan dan klarifikasi. Ia menyebut permintaan uang tidak hanya menyasar kendaraan bermuatan, tetapi juga kendaraan kosong yang melintas di lokasi.

“Meski tidak ada muatan, tangannya tetap meminta,” ungkap seorang sopir saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Jika aktivitas tersebut merupakan pungutan resmi, Dishub Pamekasan wajib menjelaskan secara terbuka dasar hukum, objek pungutan, ketentuan tarif, serta mekanisme penyetoran penerimaan. Termasuk menjawab apakah kendaraan tanpa muatan memang masuk kategori yang diwajibkan membayar.

Tidak adanya karcis atau bukti pembayaran sebagaimana dikeluhkan pengendara menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.

Dalam tata kelola penerimaan pemerintah, setiap pungutan harus memiliki landasan hukum yang jelas, prosedur resmi, serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban. Tanpa kejelasan tersebut, publik berhak mempertanyakan legalitas aktivitas penarikan uang di lapangan.

Apabila benar terdapat pungutan resmi, mengapa pengendara tidak memperoleh bukti pembayaran? Apabila ada kewenangan penarikan, di mana dasar penugasannya? Dan apabila uang tersebut merupakan penerimaan daerah, bagaimana mekanisme pencatatannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban, bukan sekadar pembiaran.

Sorotan kini mengarah kepada Kepala Dishub Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno. Sebagai pimpinan institusi, ia memiliki tanggung jawab memastikan seluruh aktivitas petugas di lapangan berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dishub perlu membuka identitas petugas di lokasi, status kepegawaiannya, surat tugas, dasar penarikan uang, hingga mekanisme pertanggungjawaban penerimaan.

Jangan sampai atribut yang menyerupai seragam petugas pemerintah justru menjadi legitimasi bagi aktivitas penarikan uang yang dasar hukumnya tidak diketahui masyarakat.

Jika orang tersebut merupakan petugas resmi, institusi harus memastikan seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika ternyata tidak memiliki kewenangan, pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan sesuai aturan.

Lebih jauh, persoalan ini juga menyentuh efektivitas fungsi pengawasan internal Dishub. Apakah aktivitas tersebut sudah diketahui pimpinan? Apakah pernah dilakukan pemeriksaan? Ataukah praktik yang disebut berlangsung hampir setiap hari itu justru luput dari pengawasan?

Inspektorat Kabupaten Pamekasan patut mencermati persoalan ini apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh aparatur pemerintah, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan penerimaan daerah.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur, penyimpangan kewenangan, atau persoalan administrasi dalam aktivitas penarikan uang tersebut.

Sebab, transparansi pungutan bukan sekadar urusan karcis. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan kewenangan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Tim Redaksi telah mengirimkan konfirmasi kepada Kepala Dishub Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno, terkait dugaan pungutan di depan SDN Waru Barat 1.

Sejumlah poin krusial telah dimintakan penjelasan, mulai dari legalitas penarikan uang, status dan surat tugas orang yang berada di lokasi, kewajiban pembayaran kendaraan kosong, hingga tidak adanya karcis resmi kepada pengendara.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Kini, pertanyaan publik semakin terang: jika pungutan itu resmi, tunjukkan dasar hukumnya. Jika uang itu merupakan penerimaan daerah, jelaskan aliran dan pertanggungjawabannya. Jika tidak memiliki kewenangan, siapa yang harus bertanggung jawab?

Jangan biarkan dugaan pungutan tanpa karcis menjadi praktik yang dianggap lumrah hanya karena berlangsung di ruang publik.

Penulis : Wirno

Editor : Redaksi

Sumber : radarpagi.co.id

Baca Unik Lainnya

Tak Perlu ke Kantor Cabang, BRI Sampang Datangi Warga Lewat Layanan E-Buzz
Jaksa Tuntut Dua Terdakwa Kekerasan Anak, Keluarga Korban Minta Hakim Tak Abaikan Fakta Persidangan
H. Sujai Sentil Penegakan Hukum: Jabatan Tinggi Bukan Tameng dari Jeratan Hukum
Kapolri Gaungkan Perang Narkoba, DPO Deholi di Bangkalan Masih Abu-Abu: Di Mana Keseriusan Pengejarannya
Nasib Anak Yatim di Ujung Penantian, Polres dan Kejari Pamekasan Didesak Terangkan Dasar Hukum Penanganan Perkara
Dari Bank Jatim hingga Dana Hibah, APMP JATIM Tantang Transparansi Pemprov Jatim di Grahadi
SEPEKAN TANPA KEJELASAN! APMP Jatim Seret Penanganan Kasus Emas Bangkalan ke Bidpropam
Pulang ke Kampung Kelahiran, Ketua KWI Umar Hayat Salurkan Air Bersih untuk Warga Merapi Sampang
25xDibaca

Baca Unik Lainnya

Rabu, 18 November 2026 - 16:38 WIB

Uang Pengendara Diduga Ditarik Tanpa Karcis, Kadishub Pamekasan Bungkam: Siapa Menikmati Pungutan Ini

Selasa, 17 November 2026 - 15:42 WIB

Tak Perlu ke Kantor Cabang, BRI Sampang Datangi Warga Lewat Layanan E-Buzz

Selasa, 10 November 2026 - 10:23 WIB

Jaksa Tuntut Dua Terdakwa Kekerasan Anak, Keluarga Korban Minta Hakim Tak Abaikan Fakta Persidangan

Kamis, 5 November 2026 - 12:28 WIB

H. Sujai Sentil Penegakan Hukum: Jabatan Tinggi Bukan Tameng dari Jeratan Hukum

Minggu, 1 November 2026 - 09:19 WIB

Nasib Anak Yatim di Ujung Penantian, Polres dan Kejari Pamekasan Didesak Terangkan Dasar Hukum Penanganan Perkara

Rekomendasi